Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Pemilih Jangan Disuguhi Kampanye Saling Ejek, Tidak Terkait VIsi-Misi

Kompas.com - 23/10/2018, 09:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan Pemilu 2019 memasuki masa kampanye. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan berharap, peserta pemilu mampu memanfaatkan masa kampanye seefektif mungkin.

Peserta pemilu diminta untuk melakukan kampanye yang mengedukasi pemilih, tidak melulu kampanye yang menjatuhkan kubu lain dan tidak substansial.

"Kampanye ini kan juga kita arahkan untuk mengedukasi pemilih, melalui menawarkan visi, misi, program, dan citra diri," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

"Jangan kemudian, masyarakat pemilih disuguhi oleh wacana-wacana yang sebenarnya tidak mengedukasi, saling cemooh, saling ejek, hal-hal tidak substansial, tidak terkait visi, misi, program, dan citra diri, tetapi hanya menimbulkan kegaduhan saja," sambungnya.

Baca juga: KPU Rancang Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019 Digelar 5 Kali

Jika kampanye yang digunakan hanya melulu menjatuhkan lawan dan tidak substansial, Wahyu khawatir, justru masyarakat akan menjadi antipati terhadap pemilu. Dampak lebih lanjut, publik tidak mau berpartisipasi pada hari pemungutan suara.

Padahal, tujuan dari kampanye pada dasarnya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Wahyu mengimbau peserta pemilu untuk dapat berkampanye dengan cara-cara yang menarik, menjawab pertanyaan masyarakat, bersifat solutif, dan mengedukasi.

"Kalau kemudian masyarakat disuguhi wacana-wacana saling ejek, saling hina, kita khawatir, masyarakat enggan berpartisipasi dalam Pemilu 2019," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Akan Periksa Dugaan Curi Start Kampanye Jokowi-Maruf Amin di Surat Kabar

Selain itu, Wahyu juga meminta peserta pemilu untuk dapat menaati peraturan kampanye. Misalnya dengan berkampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Para peserta diminta untuk mengindahkan Peraturan KPU (PKPU) dan Undang-Undang Pemilu yang berlaku, dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2019.

"Peserta pemilu juga mohon untuk menahan diri, mohon untuk menaati peraturan yang ada khususnya dengan kampanye. Juga terkait dengan peraturan-peraturan yang lain," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com