Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Tangkis Tudingan Sandiaga: BPS Punya Kredibilitas!

Kompas.com - 30/08/2018, 19:17 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menangkis tudingan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Kemarin, Rabu (30/8/2018), saat berkunjung ke Menara Kompas, Sandiaga menuding pemerintah ikut campur mengontrol data-data di Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan dan pengangguran.

Baca juga: Sandiaga Tuding Pemerintah Mengontrol Data Kemiskinan dan Pengangguran

Pengontrolan data itu, kata dia, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan.

"Kami tetap berpegang kepada data BPS karena BPS juga punya kredibilitas yang harus kita akui," ujar Puan di Kantor BMKG, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Puan melanjutkan, BPS adalah badan statistik yang bekerja sesuai aturan-aturan dan standar-standar yang bisa dipertanggung jawabkan.

Baca juga: Bantah SBY soal 100 Juta Orang Miskin, JK Pastikan Data BPS Valid

Dengan rekam jejak BPS, Puan yakin badan statistik nasional itu memiliki kredibilitas sehingga berbagai hasil survei dan penelitiannya bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

"Kalau badan statistik nasional enggak kita akui, ya kita mau pakai (data) mana lagi? Karena itu lah yang menjadi acuan dan saya rasa kredibiltas dari BPS itu kita pegang kebenarannya," kata dia.

Sebelumnya Sandiaga mencontohkan data soal kemiskinan yang diklaim menurun ke angka 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang per Maret 2018. Ini pertama kalinya persentase penduduk miskin di Indonesia pada level single digit.

Baca juga: Begini Hitung-hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia Cara BPS

Namun, Sandiaga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.

"Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" kata Sandiaga.

Lalu mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah.

Baca juga: Kepala BPS soal Tudingan Kemiskinan Naik 50 Persen: Kalau Ngomong Harus Pakai Data...

BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Kompas TV Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan audit lanjutan terhadap kebijakan impor beras Kementerian Perdagangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com