Kompas.com - 30/08/2018, 08:20 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden yang diusung Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN Sandiaga Uno, menuding pemerintah ikut campur mengontrol data-data di Badan Pusat Statitsik terkait kemisikinan dan pengangguran. Pengontrolan data itu, kata dia, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan.

"Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandiaga saat berkunjung ke Menara Kompas di Palmerah, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Sandiaga mencontohkan data soal kemiskinan yang diklaim menurun ke angka 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang per Maret 2018. Ini pertama kalinya persentase penduduk miskin di Indonesia pada level single digit.

Namun Sandiaga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari. 

""Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" kata Sandiaga.

Baca jugaSandiaga: Pengangguran Anak Muda Indonesia Tertinggi di ASEAN

Lalu mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018.

Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

"Job nya ada tetapi tak berkualitas," kata dia.

Sandiaga percaya data yang dimilikinya lebih terukur karena berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat saat ia dan timnya berkunjung di berbagai daerah. Sandiaga pun berjanji akan memperbaiki keadaan ini apabila ia dan Prabowo Subianto berhasil memenangi Pilpres 2019.

Untuk menekan angka pengangguran khususnya di kalangan anak muda, Sandiaga akan mengandalkan program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OKE OCE) yang sudah ia terapkan saat menjabat wakil gubernur DKI Jakarta.

Baca jugaSandiaga: Harga-harga Naik atau Turun?

Ia meyakini pengangguran akan menurun apabila pemerintah berhasil mencetak banyak pengusaha-pengusaha baru.  Sementara untuk mengurangi kemiskinan, Sandiaga akan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menekan harga bahan kebutuhan pokok. Sandiaga mengklaim sudah berhasil melakukan ini di Jakarta.

"Kita sudah coba di Jakarta kita punya kluster pangan kita amankan pasokan, rantai distribusi sederhana, terbuka berkeadilan, Alhamdulilah inflasi di Jakarta rendah saat lebaran kemarin," kata dia.

DKI Jakarta mengalami inflasi 0,48 persen pada Juni 2018 lalu. Angka tersebut lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 0,59 persen pada Mei 2018.

Kompas TV Pasangan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah siapkan 12 orang sebagai juru bicara
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
Kerap Obral 'Endorsement', Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Kerap Obral "Endorsement", Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Nasional
PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

Nasional
Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Nasional
Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

Nasional
IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Nasional
Saat Puan Bicara Pengganti Jenderal Andika di Depan 3 Kepala Staf TNI

Saat Puan Bicara Pengganti Jenderal Andika di Depan 3 Kepala Staf TNI

Nasional
Arif Rachman Ungkap Hasil Otopsi Jenazah Yosua: Ada 7 Luka

Arif Rachman Ungkap Hasil Otopsi Jenazah Yosua: Ada 7 Luka

Nasional
PDI-P Tegaskan Jokowi Tak 'Endorse' Siapa Pun soal 'Pemimpin Berambut Putih'

PDI-P Tegaskan Jokowi Tak "Endorse" Siapa Pun soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Saksi Arif Rachman: Ferdy Sambo Menangis Tatap Foto Keluarga dan Berkata Percuma Bintang 2 tapi Tak Bisa Jaga Istri

Saksi Arif Rachman: Ferdy Sambo Menangis Tatap Foto Keluarga dan Berkata Percuma Bintang 2 tapi Tak Bisa Jaga Istri

Nasional
Kemenkes Larang Dokter dan ASN Ikut Demo Tolak RUU Kesehatan

Kemenkes Larang Dokter dan ASN Ikut Demo Tolak RUU Kesehatan

Nasional
Bawaslu Proses Aduan Dugaan Anggota Parpol yang Tak Memenuhi Syarat, tapi Lolos

Bawaslu Proses Aduan Dugaan Anggota Parpol yang Tak Memenuhi Syarat, tapi Lolos

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat karena Belum Keluarkan Aturan Pelaksana Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Jokowi dan Mendagri Digugat karena Belum Keluarkan Aturan Pelaksana Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.