Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Kompas.com - 24/05/2018, 15:02 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas rencana pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha mengatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan detail kepada Panglima TNI terkait pembentukan Koopsusgab.

Setelah itu, Komisi I akan mengambil sikap.

"Agenda rapat sekarang lebih memfokuskan pada isu aktual terutama yang berkaitan dengan niatan pemerintah membentuk Koopsusgab," ujar Satya saat ditemui sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Moeldoko: Siapa yang Enggak Takut Koopsusgab, Hayo Ngomong...

Selain itu, lanjut Satya, Komisi I juga akan membahas soal bentuk dan mekanisme teknis operasional Koopsusgab.

Sebab, selama ini pihaknya hanya mengetahui rencana pembentukan Koopsusgab melalui pemberitaan media massa.

"Bukan hanya soal jadi diaktifkan atau tidak, tapi bentuknya bagaimana, operasionalisasinya seperti apa, isinya bagaimana," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan Koopsusgab, Satya menilai, hal itu bisa dilakukan dalam merespons serangkaian peristiwa teror yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Moeldoko Semprot Pihak yang Tak Setuju Koopsusgab Diaktifkan

Namun, ia menegaskan, pembentukan Koopsusgab harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) yang tengah dibahas.

"Jadi tidak mungkin keberadaan sebuah lembaga atau grup baru atau task force baru itu ternyata bertabrakan dengan UU yang ada," kata Satya.

"Ini kan tujuannya bagaimana mereka bisa lebih efektif dan lebih cepat melakukan itu (pemberantasan terorisme). Toh, semangatnya adalah bahwa Polri sudah mengatakan bahwa dia akan meminta bantuan TNI," ucapnya.

Dalam rapat tersebut hadir Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Yuyu Sutisna.

Baca juga: Koopsusgab di Bawah Panglima TNI, tapi Bisa Dikendalikan Kapolri

Hadir pula Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiyono, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah dan mantan Kasal Ade Supandi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa saat ini pemerintah dalam proses mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI.

Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di acara buka puasa bersama  para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/5/2018).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com