Ketua DPR Dukung Jokowi Aktifkan Koopsusgab TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Joko Widodo mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk ikut memerangi terorisme dan radikalisme.

Dia berharap pelibatan pasukan elite TNI dari matra darat, laut dan udara itu akan mempercepat pemberantasan teror.

“Saya mendukung penuh upaya pemberantasan terorisme dengan melibatkan pasukan elite di satuan TNI,” kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Pemuda Hindu Dukung Jokowi Aktifkan Koopsusgab TNI

Menurut Bambang, sudah ada payung hukum yang jelas untuk melibatkan TNI membantu Polri memerangi teroris. Merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kata dia, TNI bisa menggelar operasi militer selain perang (OMSP).

Hanya saja, kata Bamsoet, pelibatan TNI harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Karena itu, politisi Golkar tersebut meminta Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI.

“Agendanya untuk membahas penggunaan pasukan elite di satuan TNI dalam membantu Polri menumpas gerakan terorisme,” ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Ingatkan Pembentukan Koopsusgab Tak Tumpang Tindih

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Pertama kali, Koopsusgab dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan.

Moeldoko melanjutkan, perbantuan Koopsusgab terhadap Polri dalam pemberantasan terorisme akan komandoi oleh Panglima TNI sendiri. Namun, tetap berkoordinasi dengan Kepala Polri.