Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Kompas.com - 24/05/2018, 15:02 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas rencana pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha mengatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan detail kepada Panglima TNI terkait pembentukan Koopsusgab.

Setelah itu, Komisi I akan mengambil sikap.

"Agenda rapat sekarang lebih memfokuskan pada isu aktual terutama yang berkaitan dengan niatan pemerintah membentuk Koopsusgab," ujar Satya saat ditemui sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Moeldoko: Siapa yang Enggak Takut Koopsusgab, Hayo Ngomong...

Selain itu, lanjut Satya, Komisi I juga akan membahas soal bentuk dan mekanisme teknis operasional Koopsusgab.

Sebab, selama ini pihaknya hanya mengetahui rencana pembentukan Koopsusgab melalui pemberitaan media massa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan hanya soal jadi diaktifkan atau tidak, tapi bentuknya bagaimana, operasionalisasinya seperti apa, isinya bagaimana," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan Koopsusgab, Satya menilai, hal itu bisa dilakukan dalam merespons serangkaian peristiwa teror yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Moeldoko Semprot Pihak yang Tak Setuju Koopsusgab Diaktifkan

Namun, ia menegaskan, pembentukan Koopsusgab harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) yang tengah dibahas.

"Jadi tidak mungkin keberadaan sebuah lembaga atau grup baru atau task force baru itu ternyata bertabrakan dengan UU yang ada," kata Satya.

"Ini kan tujuannya bagaimana mereka bisa lebih efektif dan lebih cepat melakukan itu (pemberantasan terorisme). Toh, semangatnya adalah bahwa Polri sudah mengatakan bahwa dia akan meminta bantuan TNI," ucapnya.

Dalam rapat tersebut hadir Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Yuyu Sutisna.

Baca juga: Koopsusgab di Bawah Panglima TNI, tapi Bisa Dikendalikan Kapolri

Hadir pula Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiyono, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah dan mantan Kasal Ade Supandi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa saat ini pemerintah dalam proses mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI.

Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di acara buka puasa bersama  para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/5/2018).

"Pemerintah saat ini di  dalam proses membentuk Koopsusgab TNI yang berasal dari Kopassus, Marinir, dan Paskhas," ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu demi memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dari para pelaku teror.

Meski demikian, Jokowi menegaskan Koopsusgab TNI itu nantinya baru turun tangan dalam situasi kegentingan tertentu.

"Ini dengan catatan, itu dilakukan (Koopsusgab TNI diturunkan) apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri. Artinya preventif jauh lebih penting dari represif," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.