Masyarakat Korban Pungli Disarankan Lapor Ombudsman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menyarankan agar masyarakat korban perilaku pungutan liar aparat bisa melapor ke lembaganya. Ia memastikan Ombudsman akan menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Sehingga kami yang mewakili mereka memanggil dishub, kepolisian atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik pungli tersebut," ucap Adrianus kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2018)

Hal ini disampaikan Adrianus menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para sopir truk di Istana Negara, Senin (7/5/2018).

Dalam pertemuan itu, para sopir mengeluhkan masih adanya pungli yang dilakukan preman, oknum petugas kepolisian hingga petugas dinas perhubungan.

Baca juga : Pengakuan Sopir Truk soal Pungli yang Bikin Jokowi Terkejut...

Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin menyarankan sopir truk merekam petugas pelaku pungli dan melaporkannya ke kepolisian.

Adrianus sepakat dengan usul Wakapolri tersebut. Namun, ia ragu polisi akan berkomitmen untuk menindaklanjuti bukti rekaman tersebut.

"Makanya kirim saja kepada pihak yang dipercaya seperti kami (Ombudsman)," kata Adrianus.

Adrianus yang juga Kriminolog dari Universitas Indonesia ini menilai, masalah pungutan liar adalah masalah klasik yang masih terus ada sampai saat ini.

Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang mau mendengar langsung keluhan dari para sopir truk.

"Memang pungli ini penyakit lama, dan ini bisa menjadi wake up call bagi semua pihak untuk melakukan perubahan," kata dia.

Baca juga : Wakapolri Ancam Copot Kapolda hingga Telanjangi Polisi yang Lakukan Pungli

Namun, di sisi lain, ia juga menilai masih maraknya pungli ini menandakan kerja satgas sapu bersih pungli belum maksimal.

Menurut dia, memberantas pungli memang tidak bisa diselesaikan dengan sekadar membentuk satgas. Sebab, hal ini juga berkaitan dengan mentalitas aparat.

Ia menyebut, pendapatan aparat kepolisian saat ini sebenarnya sudah cukup besar. Selain gaji pokok, pendapatan polisi juga meliputi uang lauk pauk, tunjangan jabatan dan remunerasi.

"Tapi karena mentalnya memang susah, ada saja yang menyalahgunakan kewenangannya," kata dia.

Sebelumnya, pada pertemuan dengan sopir truk, Presiden Joko Widodo mengaku kaget mendengar keluhan terkait banyaknya pungli di jalan. Sebab, selama ini ia tidak mendapat laporan dari bawahannya terkait banyaknya pungli terhadap sopir truk.

"Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong," kata Jokowi kepada wartawan usai pertemuan itu.

Baca juga : Sopir Truk Keluhkan Pungli ke Jokowi, Ini Kata Menteri Perhubungan

Jokowi pun meminta Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakapolri Syafruddin yang hadir dalam pertemuan itu untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para sopir truk.

Ia meminta preman-preman yang selama ini memalak sopir truk untuk ditindak. Begitu pula apabila ada oknum polisi atau petugas dinas perhubungan yang bermain.

"Disikat semuanya," tegas Jokowi.