Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan Sopir Truk soal Pungli yang Bikin Jokowi Terkejut...

Kompas.com - 09/05/2018, 08:55 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagi itu, penampilan tamu-tamu Presiden Joko Widodo berbeda dari biasanya. Sebagian besar dari mereka tampil santai dengan mengenakan kaos oblong, celana jeans hingga sandal jepit.

Padahal, jenis pakaian tersebut biasanya haram untuk dikenakan di lingkungan Istana. Tanda larangan itu bahkan sudah diletakkan di pintu masuk pemeriksaan.

Namun, tamu Jokowi pagi itu istimewa. Mereka adalah sopir truk yang datang dari sejumlah daerah di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

"Presiden tidak ingin mereka tampil berbeda dan tidak mau membebani mereka dengan harus menggunakan model pakaian tertentu," kata Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Kaget

"Karena yang utama bagi Presiden adalah masukan dari para pengemudi tersebut," tambahnya.

 

Pungli

Benar saja. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/5/2018) itu, Jokowi memang mendengarkan keluhan para sopir truk satu per satu.

Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah soal pungutan liar oleh preman di jalan. Pungli ini terjadi di lintas Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung.

Ada juga yang mengeluhkan pungli oleh preman di Samarinda-Balikpapan.

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Perintahkan Sikat Semuanya

 

Bahkan, pungli oleh preman ini juga terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti di Marunda dan Cakung-Cilincing.

"Kita lewat warung wajib bayar, kalau enggak bayar kaca pecah, kalau enggak golok sampai di leher, kalau tidak ban kita disobek, itu siang bolong," kata salah satu sopir yang mengeluhkan pungli di lintas Sumatera.

Sopir lainnya menjelaskan, modus pungli oleh preman ini adalah dengan memberikan cap di truk.

Setiap kali mobil dicap, maka mereka harus membayar sejumlah uang. Tiap wilayah memiliki cap yang berbeda-beda.

Baca juga: Bertahun-tahun Palak Sopir Truk di Tegal Alur, 5 Preman Dibekuk Polisi

Tarif yang diminta juga bervariasi, mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan.

"Bervariasi, berapa yang diingat dia saja, kalau Rp 200.000 ya Rp 200.000, kalau Rp 2 Juta ya Rp 2 Juta," kata seorang sopir.

Selain oleh preman, ada juga sopir yang mengeluhkan pungli oleh oknum aparat polisi hingga petugas dinas perhubungan. Biasanya, pungli ini terjadi karena muatan truk yang berlebih.

"Pak polisi biasanya baik-baik, kalau Pak polisi mintanya kecil, kalau Dishub dengan ancaman kalau tidak bayar nanti mobil ditahan, dikandangi," kata dia.

Baca juga: Sopir Truk Curhat ke Jokowi soal Pungli, Kadishub Bilang Saya Baru Tahu

"Kita enggak tau batas bawah dan batas atas gimana, biar kita enggak overload, biar enggak diminta sama dishub," tambahnya.

Di luar soal pungli, ada juga seorang sopir truk yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeluhkan iring-iringan pengawalan pejabat yang kerap arogan.

Pengawalan oleh polisi kerap meminta truk untuk buru-buru menepi ke bahu jalan. Padahal, jika buru-buru menepi, dampaknya bisa sangat berbahaya.

"Truk bisa terguling," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com