Kompas.com - 09/05/2018, 08:55 WIB
Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan sopir truk di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi bersilaturahmi dengan sopir truk di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagi itu, penampilan tamu-tamu Presiden Joko Widodo berbeda dari biasanya. Sebagian besar dari mereka tampil santai dengan mengenakan kaos oblong, celana jeans hingga sandal jepit.

Padahal, jenis pakaian tersebut biasanya haram untuk dikenakan di lingkungan Istana. Tanda larangan itu bahkan sudah diletakkan di pintu masuk pemeriksaan.

Namun, tamu Jokowi pagi itu istimewa. Mereka adalah sopir truk yang datang dari sejumlah daerah di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

"Presiden tidak ingin mereka tampil berbeda dan tidak mau membebani mereka dengan harus menggunakan model pakaian tertentu," kata Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Kaget

"Karena yang utama bagi Presiden adalah masukan dari para pengemudi tersebut," tambahnya.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pungli

Benar saja. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/5/2018) itu, Jokowi memang mendengarkan keluhan para sopir truk satu per satu.

Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah soal pungutan liar oleh preman di jalan. Pungli ini terjadi di lintas Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung.

Ada juga yang mengeluhkan pungli oleh preman di Samarinda-Balikpapan.

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Perintahkan Sikat Semuanya

 

Bahkan, pungli oleh preman ini juga terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti di Marunda dan Cakung-Cilincing.

"Kita lewat warung wajib bayar, kalau enggak bayar kaca pecah, kalau enggak golok sampai di leher, kalau tidak ban kita disobek, itu siang bolong," kata salah satu sopir yang mengeluhkan pungli di lintas Sumatera.

Sopir lainnya menjelaskan, modus pungli oleh preman ini adalah dengan memberikan cap di truk.

Setiap kali mobil dicap, maka mereka harus membayar sejumlah uang. Tiap wilayah memiliki cap yang berbeda-beda.

Baca juga: Bertahun-tahun Palak Sopir Truk di Tegal Alur, 5 Preman Dibekuk Polisi

Tarif yang diminta juga bervariasi, mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan.

"Bervariasi, berapa yang diingat dia saja, kalau Rp 200.000 ya Rp 200.000, kalau Rp 2 Juta ya Rp 2 Juta," kata seorang sopir.

Selain oleh preman, ada juga sopir yang mengeluhkan pungli oleh oknum aparat polisi hingga petugas dinas perhubungan. Biasanya, pungli ini terjadi karena muatan truk yang berlebih.

"Pak polisi biasanya baik-baik, kalau Pak polisi mintanya kecil, kalau Dishub dengan ancaman kalau tidak bayar nanti mobil ditahan, dikandangi," kata dia.

Baca juga: Sopir Truk Curhat ke Jokowi soal Pungli, Kadishub Bilang Saya Baru Tahu

"Kita enggak tau batas bawah dan batas atas gimana, biar kita enggak overload, biar enggak diminta sama dishub," tambahnya.

Di luar soal pungli, ada juga seorang sopir truk yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeluhkan iring-iringan pengawalan pejabat yang kerap arogan.

Pengawalan oleh polisi kerap meminta truk untuk buru-buru menepi ke bahu jalan. Padahal, jika buru-buru menepi, dampaknya bisa sangat berbahaya.

"Truk bisa terguling," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.