Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": Pemilih Jokowi Terbelah Tanggapi Duet Jokowi-Prabowo

Kompas.com - 24/04/2018, 10:16 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan, pemilih Presiden Joko Widodo terbelah apabila jagoan mereka menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Banyak yang tidak setuju apabila Jokowi berapasangan dengan rivalnya pada pilpres 2014 itu.

Kendati demikian, tidak sedikit juga yang setuju dengan duet kedua tokoh tersebut.

Survei Kompas menunjukkan, apabila pilpres digelar saat ini, responden yang memilih Jokowi 55,9 persen.

(Baca juga: Survei "Kompas": Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen)

Dari jumlah tersebut, mereka yang menyatakan menolak duet Jokowi-Prabowo mencapai 49,9 persen.

Sementara pemilih Jokowi yang mendukung duet tersebut 42,1 persen.

"Kombinasi ini masih ditanggapi pro dan kontra. Hasil survei menunjukkan, mereka yang mendukung dan resisten sebanding pada kedua barisan pendukung," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari harian Kompas, Selasa (24/4/2018).

Meski masih pro dan kontra, nama Prabowo nyatanya cukup banyak dipilih responden sebagai cawapres Jokowi.

Prabowo berada di urutan kedua dengan dipilih 8,8 persen responden.

(Baca juga: Survei "Kompas": JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi)

Prabowo di bawah Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan 15,7 persen responden.

Sejauh ini, Prabowo sebenarnya sudah menyatakan kesiapannya menerima mandat Partai Gerindra dan kembali maju sebagai capres 2019.

Namun, ada juga kabar bahwa pihak Jokowi dan Prabowo masih menjajaki kemungkinan berduet bersama.

"Kombinasi Jokowi-Prabowo merupakan pilihan unik, suatu peleburan dikotomi. Pertimbangannya tidak hanya sekadar tingginya peluang kemenangan. Kombinasi Jokowi-Prabowo juga dipandang berpotensi mengeliminasikan persaingan kedua sosok itu," kata Bestian.

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018.

Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun. Responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com