Survei "Kompas": JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 24/04/2018, 06:45 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo, berbincang bersama, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, seusai pelantikan Gubernur DKI Jakarta, di Istana Kepresidenan, Senin (16/10/2017). Anies-Sandi akan memimpi Jakarta selama 5 tahun dari 2017-2022. BIRO SETPRES / AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo, berbincang bersama, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, seusai pelantikan Gubernur DKI Jakarta, di Istana Kepresidenan, Senin (16/10/2017). Anies-Sandi akan memimpi Jakarta selama 5 tahun dari 2017-2022.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Litbang Kompas menunjukkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla paling banyak dipilih responden untuk kembali maju di Pilpres 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo.

Meski masih ada perdebatan terkait bisa atau tidaknya Kalla kembali maju sebagai cawapres setelah dua kali menduduki posisi itu, ia dipilih 15,7 persen responden.

"Dasar argumentasinya, di balik pilihan status quo tersingkap kecenderungan sebagian besar responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi-Kalla selama ini," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari harian Kompas, Selasa (24/4/2018).

Mayoritas pendukung Jokowi juga solid mendukung Jusuf Kalla, yakni 66,2 persen. Hanya 29,8 persen pendukung Jokowi yang menyatakan penolakan.

(Baca juga : Survei Kompas: Gatot dan Anies Teratas Jadi Cawapres bagi Prabowo)

Tokoh kedua yang paling banyak dipilih responden sebagai cawapres Jokowi adalah bekas rivalnya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu dipilih 8,8 persen responden.

Sejauh ini, Prabowo sebenarnya sudah menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai capres. Namun, ada juga kabar bahwa pihak Jokowi dan Prabowo masih menjajaki kemungkinan berduet bersama.

"Kombinasi Jokowi-Prabowo merupakan pilihan unik, suatu peleburan dikotomi. Pertimbangannya tidak hanya sekadar tingginya peluang kemenangan. Kombinasi Jokowi-Prabowo juga dipandang berpotensi mengeliminasikan persaingan kedua sosok itu," kata Bestian.

(Baca juga : Survei Kompas: Pemilih Jokowi Terbelah Tanggapi Duet Jokowi-Prabowo)

Namun, pasangan Jokowi-Prabowo ini lebih banyak mendapat penolakan dari pendukung Jokowi sendiri.

Litbang Kompas Infografik Elektabilitas Calon Wakil Presiden

Sebanyak 49,9 persen responden yang mendukung Jokowi setidaknya menyatakan penolakan dan hanya 42,2 persen yang setuju.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X