Sistem Seleksi Bakal Caleg PSI Dinilai Ganggu Kenyamanan Partai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan, sistem seleksi seperti yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mengganggu kenyamanan partai-partai lain.

Saat ini, PSI sedang menggelar seleksi terbuka bagi bakal calon legislatif 2019. Salah satunya berupa tes wawancara yang melibatkan panitia seleksi independen.

"Pertama, partai lain akan melihat, kok bisa caleg dipilih bukan oleh elit partai. Itu disruption yang pertama," kata Bivitri di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018).

(Baca juga: Mahfud MD: Saya Berharap PSI Jadi Partai Manusia, Bukan Partai Allah)

Menurut Bivitri, biasanya calon anggota legislatif akan dipilih langsung oleh elite partai. Pemilihan juga lebih dipertimbangkan pada elektabilitas, bukan pada integritas calon.

Kedua, menurut Bivitri, partai lain akan heran karena caleg dari PSI dipilih berdasarkan kriteria. Sebab, di partai lain tidak ada mekanisme untuk mengukur sejauh mana komptensi calon legislatif.

"Ketiga, partai lain akan heran, kok bisa ada partai yang berikan kesempatan pada kelompok yang selama ini tidak pernah diajak," kata Bivitri.

Kelompok yang dimaksud adalah perempuan dan kaum disabilitas. Sejumlah peserta seleksi calon anggota legislatif yang digelar PSI merupakan perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas.

Dalam tes wawancara hari ini, sebanyak 105 peserta melakukan tes wawancara terbuka. Adapun, beberapa panelis yang dilibatkan oleh PSI seperti Bivitri Susanti, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD dan mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

(Baca juga: Cerita Ni Luh Djelantik, Jadi Bakal Caleg PSI Gara-gara Ahok)

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, sistem ini sengaja dipilih partainya untuk memulai sebuah tradisi politik yang baru. Proses pemilihan calon anggota legislatif yang transparan dinilai kunci dari terwujudnya politik yang sehat.

"Kami akan memilih calon wakil rakyat yang nantinya akan membuat regulasi yang berdampak bagi masyarakat. Maka diperlukan transparansi, bagaimana partai mengeluarkan rekomendasi nama-nama calon anggota legislatif," kata Grace.