Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Ni Luh Djelantik, Jadi Bakal Caleg PSI Gara-gara Ahok

Kompas.com - 22/04/2018, 13:35 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pegiat industri kreatif Ni Luh Putu Ary Pertami atau yang lebih dikenal dengan Ni Luh Djelantik mengikuti tes wawancara bakal calon legislatif 2019 yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Di sela proses wawancara, Ni Luh menceritakan alasannya memilih PSI sebagai jalur politik menuju kursi parlemen.

Ni Luh mengatakan, awalnya dia mengetahui PSI saat partai yang baru terbentuk itu mengumpulkan KTP untuk mendukung calon gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

(Baca juga: Ni Luh Djelantik Ikut Seleksi Caleg DPR yang Digelar PSI)

Saat itu, Ni Luh bersama PSI membuka posko untuk mengumpulkan KTP warga.

"Saya lihat ini partai lucu ya, dalam arti waktu itu Pak Ahok kan belum masuk partai masih independen. Kami kumpul KTP dan mulai berkenalan, tapi tidak secara langsung. Saya melihat profil PSI ada harapan di situ," ujar Ni Luh di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Ni Luh kemudian mencari tahu lebih banyak tentang PSI melalui internet. Berbagai informasi positif yang ditemukan tentang PSI semakin menambah daya tarik Ni Luh terhadap partai yang dipimpin Grace Natalie itu.

Salah satunya, Ni Luh tertarik dengan slogan PSI yang mengedepankan antikorupsi dan antiintoleransi.

Sebab, kedua hal tersebut dinilai menjadi persoalan penting yang harus dihadapi.

"Semua hal besar mulai dari hal kecil, seperti partai ini. Aku yakin kami bisa jadi satu tim yang kuat," kata Ni Luh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com