Kompas.com - 22/04/2018, 14:17 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, M Mahfud MD di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Ketua Mahkamah Konstitusi, M Mahfud MD di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia untuk melakukan seleksi terbuka calon anggota legislatifnya.

Karena itu, ia bersedia ditunjuk PSI untuk menjadi salah satu panelis tes wawancara bakal calon legislatif 2019.

"Karena partai ini baru, maka saya dan kawan-kawan tentu mendukung agar DPR dan perpolitikan diberi darah baru yang segar, karena darahnya sudah agak kotor," ujar Mahfud di Kantor DPP PSI Jakarta, Minggu (22/4/2018).

(Baca juga: Soal Partai Allah dan Partai Setan, Ini Kata Cak Imin)

Mahfud mendukung upaya PSI yang mendorong politik di Indonesia terbebas dari praktik korupsi. Khususnya, saat PSI mengerahkan kader-kadernya yang berintegritas di parlemen.

Menurut Mahfud, selama ini semua partai politik selalu menggelorakan semangat postif dan pemberantasan korupsi.

(Baca juga: Zulkifli Hasan: Amien Rais Bicara Partai Setan sebagai Pembina Alumni 212)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, faktanya setelah menduduki kursi parlemen, kader-kader partai tersebut dipenjara karena kasus korupsi.

Mahfud berharap PSI tidak hanya melakukan sistem seleksi terbuka untuk menentukan calon anggota legislatif, tetapi juga membuat sistem pengawasan yang ketat saat orang yang diusung telah terpilih dan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat.

"Saya berharap partai ini jadi partai manusia, bukan partai Allah dan bukan partai setan. Kalau partai Allah itu mahasuci, tidak ada salahnya, mana ada partai Allah. Tapi, partai setan juga semua partai ada setannya," kata Mahfud.

Terminologi partai Allah dan partai setan sebelumnya dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Pernyataan Amien tersebut kemudian menjadi polemik. Ia bahkan dilaporkan ke polisi karena dianggap memecah belah umat beragama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Nasional
Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Nasional
PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.