Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mencari Wakil Rakyat Ala PSI, Bakal Caleg Akan Diuji Sejumlah Pakar

Kompas.com - 21/04/2018, 19:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar tes wawancara bakal calon legislatif gelombang dua di DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018) dan Minggu (22/4/2018).

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengklaim, proses penerimaan bakal calon legislatif partainya itu berbeda dibandingkan partai politik lain.

"Proses penerimaan kami ini adalah cara baru yang saya kira belum ada di partai politik lain. Kami berharap cara ini menjadi pembeda antara kami dengan partai politik yang ada sekarang," ujar Antoni saat dijumpai di kantornya, Sabtu sore.

Pertama, bakal calon anggota legislatif mendaftar secara online di laman khusus yang disediakan. Antoni mengatakan cara pendaftaran ini berbeda dengan partai politik lain yang biasanya datang secara langsung.

Baca juga : Usulan PSI untuk Cawapres Jokowi: Luhut, Susi Pudjiastuti, hingga Bos Gojek

Para pendaftar mengisi beberapa dokumen, mulai dari formulir elektronik, daftar riwayat hidup hingga menulis karangan singkat tentang apa upaya mereka mengatasi permasalahan korupsi dan intoleransi di Indonesia.

Untuk pendaftaran gelombang dua, terdapat sekitar 800 orang pendaftar yang masuk.

"Setelah itu, apabila mereka lolos administrasi, baru kami susun jadwalnya untuk interview mereka. Ke depannya, yang menentukan mereka itu lolos jadi bakal caleg dari PSI ya panelis sendiri," ujar Antoni.

Panelis yang didatangkan merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Sebut saja, pegiat antikorupsi Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk, Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas.

Selain itu, mantan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, mantan Ketua MK Mahfud MD, Ketua LPAI Seto Mulyadi hingga penulis sekaligus wartawan senior Goenawan Mohammad.

Baca juga : PSI Usulkan 12 Cawapres, Jokowi Bilang Jangan Ditanyakan Lagi, Orang Masih Lama...

"Panelis berhak menanyakan apapun. Tentang personality, kapasitas serta kapabilitas. Terutama komitmen mereka memberantas korupsi sekaligus intoleransi. Mereka punya pertanyaan tajam yang akan menunjukkan para calon ini layak atau tidak," papar Juli.

Panelis mengacu pada enam indikator untuk menentukan pendaftar lolos atau tidak sebagai bakal caleg dari PSI. Antoni menegaskan, indikator itu jelas, terukur dan yang terpenting terbuka bagi publik.

Ia sekaligus menegaskan bahwa PSI sama sekali tidak meminta mahar ke pendaftar.

"Enggak mintalah. Ngapain? Kalaupun saya terima, tapi kata panelis tidak layak, kan enggak bisa (lolos) juga. Penilaiannya jelas, terukur, terbuka. Orangnya (berkualitas) jelek, ya enggak mungkin jadi," ujar Antoni.

Baca juga : PSI Dukung KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019

Ia berpendapat, hal-hal negatif yang ada pada legislatif saat ini berakar pada proses rekrutmen partai politik yang diibaratkan seperti 'membeli kucing dalam karung'.

"Selama ini ada semacam membeli kucing dalam karung, negosiasi di ruang gelap yang rakyat enggak tahu. Bahkan, katanya, katanya loh ya, ini pakai mahar. PSI sebegai aprtai baru berpikir akar masalahnya ada pada proses ini.

Harapannya, dengan membuka proses penerimaan bakal calon legislatif ke publik, maka kualitas wakil rakyat ke depan, setidaknya dari PSI, dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya atau partai politik lainnya.

Kompas TV Hariyanto Arbi Daftar Caleg ke PSI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com