Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Banyak dari Kita yang Melemahkan dengan Cara Tidak Beradab

Kompas.com - 07/04/2018, 15:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden  Joko Widodo mengkritik kelompok masyarakat di Indonesia yang menggunakan cara tidak beradab untuk memperlemah posisi lawan.

"Banyak dari kita ini yang melemahkan dengan cara-cara tidak beradab," ujar Presiden dalam pidatonya di acara Konvensi Nasional 2018 kelompok relawan GK Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).

Jokowi mencontohkan sejumlah isu miring pernah dialamatkan kepada dirinya. Mulai dari tuduhan Jokowi sebagai antek asing hingga dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca juga: Naik Kereta Khusus, Jokowi Bertolak ke Sukabumi

Namun, Presiden menegaskan, seluruh isu negatif tersebut tidak terbukti.

"Isu antek asing. Dituduh-tuduhi ke saya, Jokowi itu antek asing. Gagal, lalu hilang. Muncul lagi, Jokowi itu antek aseng. Gagal, hilang lagi," katanya. 

"Masih ada lagi isu PKI. Saya jawab di pesantren-pesantren, waktu PKI dibubarkan, saya ini baru berumur 3 atau 4 tahun. Mana ada PKI balita," tambahnya. 

Baca juga: Jokowi: Sekali-sekali Tampil Ngganteng Enggak Apa-apa...

Bahkan, Presiden memperlihatkan sebuah foto pimpinan PKI DN Aidit sedang berpidato yang marak beredar di media sosial kepada relawan.

Ada sesosok orang di dalam foto yang diisukan sebagai sosok Jokowi.

Menurut Jokowi, isu itu tidak masuk akal. Sebab, ia masih balita saat foto tersebut diambil.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Bicara Pesimis 2030 Bubar!

"Ini waktu DN Aidit pidato tahun 1955. Saya, kan, ya ngecek, ini foto tahun berapa? Ternyata tahun '55, saya dibilangnya berjejer dengan DN Aidit. Tahun segitu saya umur berapa? Ini isu apa? Enggak beradab seperti itu," kata Jokowi. 

Ia menegaskan tidak akan berhenti melakukan klarifikasi soal tuduhan miring tersebut jika isu itu masih menjadi konsumsi publik.

Kompas TV Presiden berjanji menindaklanjuti sejumlah masalah terkait penanganan kanker anak, termasuk membenahi regulasi bea masuk obat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com