Golkar Ajukan Kandidat Cawapres Jokowi Setelah Pilkada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa partainya akan mengajukan kandidat calon wakil presiden secara resmi sebagai pendamping Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Namun, pengajuan kandidat dari internal partai baru akan dilakukan setelah pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

"Kalau misal pilkada menang, tentu Golkar mau supaya kadernya menjadi calon wakil presiden," ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

"Kalau nanti pilkada hasilnya positif dan Golkar kelihatan memang bekerja dengan baik, baru Golkar akan ambil satu keputusan yang memang menguntungkan untuk bangsa ini," ucapnya.

Baca juga: Juni Deklarasi Capres-Cawapres, PKB Makin Dekatkan Diri ke Jokowi

Meski demikian, lanjut Mekeng, partainya akan mengapresiasi jika Presiden Jokowi akhirnya memilih figur lain dari luar Partai Golkar.

Menurut Mekeng, Golkar akan lebih realistis terkait pemilihan cawapres. Sebab, figur tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.

"Jadi Golkar akan lebih realistis karena cawapres juga harus mempertimbangkan kebutuhan dari presiden itu sendiri. Jadi kita tidak bisa ngotot karena yang kerja nanti, kan, presiden bersama wapres," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berharap calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019 berasal dari Partai Golkar.

Menurut Agung, Partai Golkar memiliki modal politik yang kuat. Selain itu, Golkar juga sejak awal memberikan dukungan kepada Jokowi.

Baca juga: Mahfud MD: Saya Tidak Aktif Bukan Berarti Tidak Mau Jadi Cawapres

"Modalitas politik kami kuat untuk bisa ke sana. Kami pernah tertinggi dan sekarang kami nomor 2. Untuk capres kami mendukung Jokowi, hanya ya tentu diharapkan sekali dukungan dari Golkar itu dibuat maka harus dipertimbangkan agar cawapresnya itu berasal dari kader Golkar," ujar Agung saat ditemui di Rakernas Partai Golkar, Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Jika posisi cawapres tidak diberikan kepada Golkar, lanjut Agung, partai berlambang pohon beringin itu menginginkan tambahan kursi di kabinet.

Saat ini Golkar memiliki tiga jatah kursi menteri di Kabinet Kerja, yakni Menteri Sosial yang dijabat oleh Idrus Marham, Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tadi sudah saya sampaikan misal profesional, eksternal partai atau penambahan di kabinet. Ya itu harus. Kalau tidak ya kami tidak dapat apa-apa. Masa tidak dapat apa-apa," kata Agung.