Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dianggap Butuh Cawapres yang Punya Visi Ekonomi dan Kuat di Parlemen

Kompas.com - 28/03/2018, 06:24 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok calon wakil presiden yang punya visi ekonomi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Jokowi harus menaikkan pertumbuhan ekonomi yang sekarang masih 5,07 persen, kan maunya 7 persen. Itu kan butuh pendamping yang punya visi ekonomi yang kuat," ujar Mekeng di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa malam (27/3/2018).

(Baca juga: Fahmi Idris: Golkar Tak Sulit Cari Tokoh untuk Jadi Cawapres Jokowi)

Tak hanya itu, kata Mekeng, selain sosok yang punya visi ekonomi. Sosok pendamping Jokowi yang ideal juga harus punya jaringan partai politik yang kuat di DPR RI.

"Jaringan partai juga (harus) kuat, supaya bisa backup di parlemen," kata dia.

Mekeng pun menganggap, sosok yang punya dua kriteria tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. Meski demikian, Jokowi punya hak untuk memilih Menteri Perindustrian RI tersebut sebagai wakilnya pada Pilpres mendatang.

"Bagi Golkar iya. Tapi bagi pak Jokowi kan haknya dia menentukan," ujar Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur partai berlambang beringin tersebut.

(Baca juga: Golkar Tak Pusingkan Manuver Cak Imin yang Mau Jadi Cawapres Jokowi)

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie sebelumnya menilai, Airlangga Hartarto layak menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Sementara Wakil Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyadari bahwa keputusan cawapres tetap ada di Jokowi.

Namun, di internal Partai Golkar muncul aspirasi kader yang menginginkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai cawapres Jokowi.

Aspirasi itu, kata dia, muncul saat Tim Pemenangan Pemilu Sumatera melakukan roadshow di tujuh provinsi di Sumatera. Selain itu, ada pula pembahasan di tingkat DPP, tetapi masih dalam diskusi-diskusi kecil.

Kompas TV Partai koalisi pendukung pemerintah berdiskusi soal pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com