Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Gandeng Ketum Partai di Depan Publik, Jokowi Tidak Sedang Seleksi Cawapres

Kompas.com - 27/03/2018, 09:29 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kerap muncul di depan publik bersama ketua umum partai. Misalnya saja, naik kereta bandara dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau jogging bareng Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyakini, Presiden Joko Widodo tidak sedang melakukan seleksi calon wakil presiden 2019 meski kerap menggandeng tokoh di hadapan publik.

"Saya melihat bukan bagian dari seleksi (cawapres). Tapi itu bagian dari komunikasi politik," ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Jokowi Berkaus Kuning, Airlangga Bantah Sinyal Cawapres

Bahkan, pria yang kerap disapa Romy itu mengungkapkan, pertemuan Jokowi dengan ketua umum partai pendukungnya dilakukan secara berkala. Bahkan lebih banyak pertemuan yang tidak terekspos oleh media.

Jokowi, tutur Romy, kerap meminta masukan-masukan dari partai pendukungnya terkait berbagai isu yang mencuat di publik, tidak hanya politik namun juga bidang lain

Bahkan, menurut dia, hal yang wajar bila Jokowi juga menanyakan kriteria cawapres dari para ketua partai pendukungnya.

"Tentu secara dinamis presiden meminta masukan termasuk tentang beliau menanyakan cawapres itu bagian yang terus, terus ditanyakan," kata dia.

"Yang perlu disampaikan ke publik 'saya (Presiden) terbuka menerima masukan dan terus berdiskusi dengan ketum partai koalisi'," sambung dia.

Kompas TV Terakhir presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membicarakan soal persiapan pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com