Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/03/2018, 15:45 WIB
Moh. Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, ada keinginan agar dana haji yang dikelola lembaganya diinvestasikan di Arab Saudi.

Total dana haji yang dikelola BPKH saat ini Rp 103 triliun.

"Arahan Wapres (Jusuf Kalla) 'Investasikan di Arab Saudi'. Karena bisa menghilangkan risiko valas, dan juga return-nya juga cukup tinggi," kata Anggito ketika ditemui di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

(Baca juga: MK: Ketentuan Investasi Dana Haji Jamin Kepastian Hukum bagi Calon Jemaah)

 

Karenanya, kata Anggito, BPKH akan fokus menginvestasikan dana ratusan triliunan tersebut di Arab Saudi.

"Dana bisa diinvestasikan baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Tapi fokus kita di Arab Saudi karena arahan Wapres," kata dia.

Apalagi kata Anggito, saat ini jamaah umroh asal Indonesia cukup besar jumlahnya.

"Jadi sepuluh tahun itu kalau kita berinvestasi di Arab Saudi itu bisa dimanfaatkan dan mendapatkan return atau nilai manfaat," ucap Anggito.

(Baca juga: Investasi Dana Haji Dinilai untuk Optimalisasi Ibadah Jemaah)

 

"Tugas kami adalah mendapatkan return, atau imbal hasil/bagi hasil dari dana yang ditimbulkan oleh jamaah haji dari setoran awal," sambungnya.

Rencananya, kata dia, dalam waktu dekat BPKH akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi bersama dengan Utusan Khusus Presiden urusan Timur Tengah dan OKI Alwi Abdurrahman Shihab.

"Supaya lebih lancar dan supaya bisa difasilitasi untuk pertemuan-pertemuan high level," kata dia.

Dalam kunjungan itu, BPKH akan bertemu dengan dengan pihak Islamic Development Bank (IDB) untuk menjalin kerja sama.

"IDB akan melakukan kerja sama dengan BPKH untuk penempatan dana, untuk pengiriman daging, DAM, untuk investasi beberapa fasilitas di Arab Saudi," ujarnya.

Tak cuma itu, BPKH juga akan bertemu dengan investor lainnnya di negara setempat. Misalnya untuk kerja sama menggarap tanah wakaf milik pemerintah Aceh yang ada di Makkah.

"Kurang lebih 400 meter dari Masjidil Haram. Sudah ada ikrar wakafnya dan sudah diinvestasikan oleh wakifnya. Itu kita sedang proses negosiasi. Bisa untuk investasi hotel, katering atau macam-macam lainnya," ungkap dia.

Kompas TV Pemerintah menetapkan 31 Bank Syariah sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com