Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Hukum Keuangan Negara: Jangan Curigai Pemerintah soal Dana Haji

Kompas.com - 18/10/2017, 17:51 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terkait pengelolaan dana haji pada Rabu (18/10/2017). Sidang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat.

Salah satu hal yang menjadi sorotan oleh pemohon uji materi adalah besarnya dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 25 juta.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, maka jumlah tersebut sangat jauh lebih tinggi. Sebab, di Negeri Jiran itu setoran awal hanya sekitar Rp 4 juta.

Menanggapi itu, ahli hukum keuangan negara yang dihadirkan oleh pihak pemerintah, Siswo Sujanto, meminta pemohon tidak berpandangan negatif bahwa pemerintah selaku penyelenggara tengah membutuhkan uang, sehingga aturan tersebut diterapkan.

"Jangan sampai ada pemikiran yang kita curiga terhadap pemerintah," kata Siswo dalam persidangan.

(Baca juga: Mengapa Setoran Awal Ibadah Haji Mencapai Rp 25 Juta?)

Ia menjelaskan, mengenai besaran biaya awal BPIH tersebut tidak tertulis dalam aturan. Namun, dalam penetapannya itu ada berbagai hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Salah satunya, faktor antusiasme masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi.

"Bisa saja kita menentukan (setoran awal sebesar) 5 persen atau 10 persen (dari biaya keseluruhan ibadah haji), tapi itu nanti orang akan berbondong-bondong (mendaftar). Jumlah calon jemaah jadi tidak karuan," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Siswo, adanya aturan tersebut sebagai upaya pengendalian yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

"Ini harus dikendalikan, dan kita dasarkan bahwa orang naik haji dasarnya kuat (ekonominya), punya uang, memiliki kemampuan," ujarnya.

Dalam sidang sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama Nizar Ali menyampaikan bahwa pemerintah juga memerlukan komitmen dari masyarakat yang mendaftar menjadi calon jemaah haji. Dengan demikian, penyelenggaraan haji dapat berjalan baik.

"BPIH (dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp 20 juta pada 2008, dan saat ini Rp 25 juta dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finasial dan keseriusan dari calon jemaah haji serta sebagai filter bagi calon pendaftar jemaah haji," kata Nizar dalam sidang yang digelar di MK, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

(Baca juga: Kemenag Sebut Selama Ini Investasi Dana Haji Selalu Untung)

Uji materi terkait pengelolaan dana haji digugat oleh warga bernama Soleh. Ia mengajukan uji materi ke MK, pada Rabu (23/7/2018).

Soleh menggugat Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat 2, Pasal 48 ayat 1 UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada intinya, Pemohon menilai, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan pemerintah dengan mengalihkannya ke investasi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Sebab, investasi dalam bentuk apa pun ada risiko kerugian.

Kompas TV Jemaah Haji Indonesia Padati Warung Bakso di Arab Saudi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com