Ekonomi Jadi Sorotan, Perlukah Jokowi Pilih Cawapres Ekonom?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bidang ekonomi menjadi bidang yang paling disorot publik dari pemerintahan Joko Widodo.

Bahkan dalam berbagai survei, tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah selalu ada di bidang ekonomi.

Lantas untuk Pemilu 2019 nanti, perlukah Jokowi memilih calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki kompetensi mumpuni di bidang ekonomi?

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, seorang pemimpin yang handal di bidang ekonomi memang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini.

(Baca juga: Ini Tiga Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi Menurut PDI-P)

Namun tutur dia, tak melulu orang yang handal di bidang ekonomi harus berada di posisi wakil presiden.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

"Memang yang diharapkan masyakarat yakni menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi kan ekonomi ini tidak melulu ada di pucuk pimpinannya," kata Enny  kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Bidang ekonomi, menurutnya, justru membutuhkan orang-orang yang profesional. Sementara bila ditarik menjadi Wapres, maka tokoh tersebut justru mau tidak mau akan mengakomodir kepentingan-kepentingan politik.

(Baca juga: Kata Puan, Cawapres Jokowi Menunggu Keputusan Megawati)

Diakui Enny, kebijakan ekonomi yang fundamental pada ujungnya membutuhkan dukungan politik. Tetapi dia mengingatkan bahwa permasalahan ekonomi nasional adalah persoalan struktural.

"Jadi dibutuhkan teknokrat profesional yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik," kata perempuan yang mendapatkan gelar doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian dengan Konsentrasi Ekonomi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor itu.

Menurut Enny, ada hal yang lebih penting dari sekedar posisi wakil presiden yang diisi oleh ahli ekonomi. Hal itu yakni tim ekonomi pemerintahan yang kuat, solid dan diisi oleh para ahli ekonomi.

Sebab meski puncak pimpinan diisi oleh ekonom, namun tim ekonomi pemerintahan tidak kompeten, maka kinerja ekonomi pemerintahan juga dinilai akan jeblok.

Sementara itu posisi Wapres bisa diisi oleh orang di luar ahli ekonomi, namun tetap memiliki dukungan politik yang kuat kepada bidang ekonomi.