Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti CIIA: Indonesia Akan Sulit Bantu Afghanistan Keluar dari Konflik

Kompas.com - 30/01/2018, 17:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti the Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, Indonesia bakal sulit membantu Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian melalui rekonsiliasi.

"Persoalan Afghanistan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Isu Rohingya yang masih sama-sama ASEAN saja Indonesia tidak banyak merubah keadaan ya, apalagi Afghanistan yang persoalannya akut dan kompleks," ujar Harits kepada Kompas.com, Selasa (30/1/2018).

Di Afghanistan sendiri, lanjut Harits, terdiri dari sejumlah faksi. Mereka masing -masing berebut dominasi atas wilayah di Afghanistan. Kerenggangan hubungan di antara faksi-faksi itu sudah menahun terjadi.

Di luar itu, negara-negara blok barat dan kontra barat juga memiliki kepentingan untuk mengendalikan Afghanistan, terutama pascaruntuhnya Taliban tahun 2000-an hingga sekarang.

Secara teori, lanjut Harits, ide rekonsiliasi yang digagas Indonesia atas persoalan di Afghanistan merupakan ide yang baik dan ideal. Namun, implementasinya sangat sulit.

"Tapi ya lihat saja nanti pascakepulangan Presiden dari Afghanistan ini. Adakah komitmen-komitmen positif dan produktif sebagai tindak lanjut kunjungannya?" ujar Harits.

(Baca juga: Fahri Hamzah Minta Kunjungan Jokowi ke Afghanishtan Tak Didramatisasi)

 

"Jika nyatanya itu tidak produktif dan tidak signifikan, ya berpeluang melahirkan tafsiran dari publik bahwa kunjungannya bisa jadi hanya pencitraan saja," lanjut dia.

Diberitakan Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan pada 29 Januari 2018.

Selama sekitar enam jam, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara iriana melaksanakan serangkaian acara, mulai dari pertemuan bilateral, pertemuan dengan Dewan Perdamaian Afghanistan hingga jamuan santap siang.

Jokowi di dalam sebuah pertemuan itu menegaskan, Indonesia siap berkontribusi pada upaya perdamaian melalui rekonsiliasi di Afghanistan.

Salah satu bentuk dari upaya itu adalah melangsungkan acara Pertemuan Ulama Internasional.

"Indonesia siap menjadi tuan rumah (pertemuan ulama internasional)," ujar Jokowi.

Rangkaian acara Presiden Jokowi di Afghanistan berlangsung lancar setelah sempat menjadi kekhawatiran.

Sebab, selama bulan Januari 2018 ini, Kota Kabul ditempa sejumlah serangan teror yang menewaskan seratusan orang.

Kompas TV Presiden akan ke Asia Selatan mulai 24 hingga 29 Januari 2018.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com