Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Minta Kunjungan Jokowi ke Afghanishtan Tak Didramatisasi

Kompas.com - 30/01/2018, 16:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tak ada resiko bahaya dari langkah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Afghanishtan.

Meski situasi Afghanistan tengah bergejolak dan baru saja terjadi serangan bom, namun ia meyakini kunjungan seorang Kepala Negara dengan segala pasukan pengamanannya tetap akan berlangsung aman.

"Jadi tidak perlu ada dramatisasi karena ini biasa-biasa saja," kata Fahri dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2018).

Fahri pun menceritakan pengalamannya memimpin rombongan DPR berkunjung ke Iraq pada Januari 2016 lalu.

Menurut dia, saat itu Iraq masih dalam suasana perang. Namun, meski dengan pengamanan yang tak seketat Presiden, tak ada gangguan keamanan yang terjadi.

"Saya terbang ke Irak dalam suasana yang belum aman, dimana hanya green zone, daerah yang terbatas sekali 12 kilometer yang dijamin aman, yang lainnya itu tidak aman, tidak ada masalah kita terbang saja," kata dia.

(Baca juga: Jadi Imam Shalat di Afghanistan, Jokowi Dipuji-puji PKS)

 

Apalagi, lanjut Fahri, saat ini Indonesia tidak memiliki musuh. Semua negara ditempatkan sebagai sahabat.

Ia pun membandingkan dengan era Presiden Soekarno dan Soeharto, dimana Indonesia memiliki banyak musuh.

"Setelah Bung Karno yang pidatonya kemana-mana memaki-maki negara imperialis, negara-negara barat, beliau bebas saja pergi ke barat, padahal dengan pidato-pidatonya dan politik luar negeri Indonesia, dia sebetulnya menciptakan banyak musuh di luar negeri," kata Fahri.

"Pak Harto dulu menyelundupkan senjata ke Bosnia untuk membela masyarkat muslim Bosnia dalam perang balkan, mantan Yugoslavia melawan Serbia yang melakukan genosida. Lalu Pak Harto terbang kesana dalam suasana belum aman dan beliau membangun masjid di Bosnia," tambahnya.

Setelah era Presiden Soekarno dan Soeharto, Fahri menilai sudah tak ada lagi Presiden Indonesia yang punya musuh di luar negeri.

Sebab, presiden setelah itu umumnya rata-rata adalah orang yang lembek dan tidak punya politik luar negeri yang jelas.

"Ringkasnya sebetulnya tidak ada, ancaman apapun diluar negeri bagi pemimpin-pemimpin Indonesia, termasuk Presiden," kata dia.

(Baca juga: Di Afghanistan, Jokowi Tolak Pakai Rompi Antipeluru)

 

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan, Selasa (30/1/2018). Kunjungan tetap dilakukan meskipun dua hari sebelumnya terjadi serangan bom bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 103 orang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menceritakan, pemerintah Afghanistan memberlakukan pengamanan yang sangat ketat kepada Presiden Jokowi dan rombongan.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com