Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Antisipasi Calo dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Kompas.com - 26/01/2018, 12:56 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial mengantisipasi kemungkinan adanya calo dalam seleksi calon hakim agung.

Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap mengatakan, sebagai bentuk antisipasi pihaknya sudah meminta agar para peserta calon hakim agung mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan dalam proses seleksi.

"Itu antisipasi saja. Kalau seorang calon hakim agung masih percaya yang begitu-begitu, aduh metalnya seperti apa," kata Maradaman, dalam jumpa pers di kantor KY, di Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Maradaman mengatakan, dalam proses seleksi administrasi yang telah dilalui sekarang ini, pihaknya belum menemukan adanya kasus calo.

"Jadi case-nya belum ada," ujar Maradaman.

Dia meyakini, praktik calo akan sulit terjadi dalam proses seleksi. Sebagai Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY, Maradaman tidak memungkiri ada pihak tertentu yang datang meminta bantuannya untuk meloloskan calon hakim agung.

Sebab, dia dianggap paling menentukan dalam meloloskan calon peserta.

Namun, meski menjabat ketua di urusan rekrutmen, Marudaman menyatakan, dia tidak bisa mengintervensi proses seleksi.

"Saya sering terima surat dari organasasi besar, tolong dibantu saudara kita. (Suratnya) Saya taruh saja di laci, sampai sekarang saya enggak baca. Apalagi saya dianggap menentukan, padahal bukan menentukan, saya hanya melayani para pendaftar," ujar Maradaman.

Sebanyak 74 calon hakim agung dari 84 pendaftar sebelumnya dinyatakan lolos dalam seleksi untuk calon hakim agung periode ke dua untuk tahun 2017-2018.

Nama-nama peserta yang lolos ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial (KY), Kamis (25/1/2018).

"Dari hasil pleno, yang lulus administrasi 74 orang. Artinya, yang 74 orang ini berhak mengikuti tahap ke dua," kata Ketua Bidang Rekrutment Hakim KY Maradaman Harahap dalam jumpa pers di kantor Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com