Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2017, 22:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan perihal pertemuannya dengan perwakilan DPD I Partai Golkar pada November lalu. Perwakilan DPD mendatangi Jokowi untuk meminta restu soal keinginan mereka menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Disampaikan ke saya. Saya hanya mendengar lho ya enggak mengomentari apa-apa. 'Pak kami ingin Pak Airlangga Hartarto jadi Ketua Umum Partai Golkar',"kata Jokowi dalam pidatonya di pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Saat itu, ia sempat iseng bertanya pada perwakilan DPD Golkar apakah ada aspirasi nama lainnya selain Airlangga. Mereka menegaskan keputusan tersebut sudah bulat dan tak ada nama lainnya.

Baca juga : Alasan Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubu di Golkar

"Saya enggak memengaruhi, saya hanya menceritakan pertemuan saat itu," tuturnya.

Ia pun menitipkan pesan, jangan sampai pertentangan-pertentangan yang ada di internal Golkar menyebabkan energi Partai Golkar habis dengan kesibukan yang tak ada manfaatnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Golkar adalah partai besar dengan politisi ulung dan teknokrat mumpuni di dalamnya. Golkar juga memiliki kekuatan kader yang nerata di seluruh nusantara. Sehingga, gonjang-ganjing di Golkar akan berdampak pada situasi politik nasional.

Baca juga : Tak Sudinya Airlangga Hartarto jika Golkar Jadi Partai Nomor Tiga...

"Jadi jika gonjang-ganjing, jika Golkar tidak solid, jika Golkar tidak utuh, jika di internal Golkar ramai, ini tidak bagus untuk Golkar maupun untuk politik nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan, sejumlah DPD Golkar tingkat Provinsi bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (30/11/2017).

Kompas TV Sapa Indonesia Malam membahas konsolidasi dan strategi Golkar kedepan termasuk teknis pemilihan dan pengesahan ketua umum baru.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com