Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Kembali Tegaskan Dukungan untuk Jokowi di Pemilu 2019

Kompas.com - 18/12/2017, 21:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar kembali menegaskan dukungannya untuk Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2019. Penegasan dukungan dibacakan oleh Koordinator bidang Kepartaian DPP Partai Golkar, Kahar Muzakir dalam pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017) malam.

Penegasan dukungan dilakukan menyusul terpilihnya Ketua Umum baru DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Mengingat Pileg dan Pilpres serentak 2019 sudah semakin dekat, serta sesuai keputusan Rapimnas III Partai Golkar, maka dengan ini Partai Golkar di bawah kepemimpinan ketua umum yang baru menegaskan kembali pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019," ujar Kahar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Baca juga : 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark

Usai penegasan dukungan, surat pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Jokowi.

Kahar menambahkan, Golkar melihat adanya keberhasilan yang dicapai pemerintahan Jomowi dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan negara.

Keberhasilan nyata tersebut, kata dia, telah secara nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga mendapatkan apresiasi sebagaimana ditunjukan oleh tingkat kepuasan yang tinggi dan hubungan yang luas dari masyarakat.

Baca juga : Ditanya soal Kembali Jadi Capres, Prabowo Tertawa Sambil Tepuk Tangan

Pimpinan Golkar pun mengajak seluruh kader bekerja memenangkan Jokowi di 2019.

"Partak Golkar beserta seluruh jajarannya mulai dari tingkat pusat sampai daerah akan berjuang untuk memenangkan Bapak Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua," kata Kahar.

Selain Jokowi, turut hadir pada Munaslub Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com