Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Menteri PUPR, Fadli Zon Sempat Bahas Pembangunan Gedung DPR

Kompas.com - 15/12/2017, 06:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon sempat membicarakan kembali rencana pembangunan gedung DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Obrolan tersebut dilakukan secara informal saat keduanya bertemu di acara pelantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Waktu kemarin saya bicara dengan Menteri PU," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Saat ini posisi DPR masih menunggu hasil kajian dari PUPR, sehingga belum ada kepastian pembangunan gedung.

Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa pihak PUPR masih melakukan kajian kelayakan gedung Nusantara I DPR saat ini. Pihaknya belum masuk kepada kajian apakah DPR memerlukan gedung baru atau cukup renovasi.

(Baca juga: Kementerian PUPR Segera Keluarkan Rekomendasi untuk Gedung Baru DPR)

Terkait hal tersebut, Fadli menilai renovasi bisa sekalian dengan pembangunan gedung. Sebab, menurut dia, gedung DPR saat ini kurang memadai dengan kapasitas 800 orang sedangkan jumlah orang saat ini jauh lebih banyak.

"Jadi cukup banyak kekurangan space," tuturnya.

Terkait pembangunan, Fadli menegaskan, pihaknya siap jika proyek dikerjakan oleh pemerintah dan BUMN. Jika perlu, kata dia, proyek disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak ada yang menyalahgunakan.

"Kalau perlu kami enggak perlu tahu. Pemerintah kek yang bangun, BUMN kek yang bangun, yang penting gedung itu ada. Memang anggota DPR yang bangun? Kan enggak. Ini kan kuasa anggaran di Sekjen," ucap Fadli.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.

Keinginan para wakil rakyat untuk berkantor di tempat baru itu dalam waktu dekat segera terwujud.

Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun atau naik dari sebelumnya yaitu Rp 4,3 triliun.

Namun, pembangunan gedung baru memasuki tahap berikutnya setelah kajian Kementerian PUPR dikeluarkan.

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Nasional
PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Nasional
Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Nasional
Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Nasional
Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Nasional
Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengondisian BTS 4G

Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengondisian BTS 4G

Nasional
Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Nasional
Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Nasional
Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com