Dedi Mulyadi: Jokowi Restui Airlangga Bertarung di Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipastikan merestui Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Diizinkan," kata Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (30/11/2017).

Hal tersebut, menurut Dedi, disampaikan Jokowi saat menerima sekitar 30 Ketua DPD Golkar tingkat I (Provinsi) di Istana Bogor, Kamis (30/11/2017).

Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, para Ketua DPD I yang hadir sudah bulat mendukung Airlangga untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

(Baca juga : Temui Jokowi, DPD I Golkar Ingin Pastikan Airlangga Dapat Restu)

DPD I pun meminta izin kepada Jokowi untuk mendukung menterinya bertarung di Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

"Kan Pak Airlangga sebagai pembantu presiden, ya meminta izin untuk dicalonkan oleh DPD I," tuturnya. 

Dedi mengatakan, pertemuan berlangsung dari pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 11.30 WIB. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Airlangga sendiri tidak ikut dalam pertemuan itu.

(Baca juga : Yorrys Sebut Pertemuan DPD I Golkar dengan Jokowi Dipimpin Airlangga Hartarto)

Pertemuan ini diinisiasi oleh DPD I Golkar seluruh Indonesia, merespon dinamika Golkar pasca ketua umumnya Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus E-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Untuk menyampaikan perkembangan Partai Golkar terkini kepada Presiden. Karena Presiden kan didukung oleh Partai Golkar," ucap Bupati Purwakarta ini.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui, Menteri Perindustrian yang juga kader Golkar, Airlangga Hartarto, sudah menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Ya sebagai menteri, ya mesti toh, mau memiliki keinginan (kemudian) menyampaikan. Ya biasa," ujar Jokowi, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Jokowi tidak menjawab saat ditanya apakah dia memberi restu atau tidak atas keinginan Airlangga tersebut. Ia menegaskan, tak mengintervensi dinamika internal yang terjadi di Golkar karena merupakan urusan partai.