Salin Artikel

Dedi Mulyadi: Jokowi Restui Airlangga Bertarung di Munaslub

"Diizinkan," kata Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (30/11/2017).

Hal tersebut, menurut Dedi, disampaikan Jokowi saat menerima sekitar 30 Ketua DPD Golkar tingkat I (Provinsi) di Istana Bogor, Kamis (30/11/2017).

Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, para Ketua DPD I yang hadir sudah bulat mendukung Airlangga untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

DPD I pun meminta izin kepada Jokowi untuk mendukung menterinya bertarung di Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

"Kan Pak Airlangga sebagai pembantu presiden, ya meminta izin untuk dicalonkan oleh DPD I," tuturnya. 

Dedi mengatakan, pertemuan berlangsung dari pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 11.30 WIB. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Airlangga sendiri tidak ikut dalam pertemuan itu.

Pertemuan ini diinisiasi oleh DPD I Golkar seluruh Indonesia, merespon dinamika Golkar pasca ketua umumnya Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus E-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Untuk menyampaikan perkembangan Partai Golkar terkini kepada Presiden. Karena Presiden kan didukung oleh Partai Golkar," ucap Bupati Purwakarta ini.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui, Menteri Perindustrian yang juga kader Golkar, Airlangga Hartarto, sudah menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Ya sebagai menteri, ya mesti toh, mau memiliki keinginan (kemudian) menyampaikan. Ya biasa," ujar Jokowi, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Jokowi tidak menjawab saat ditanya apakah dia memberi restu atau tidak atas keinginan Airlangga tersebut. Ia menegaskan, tak mengintervensi dinamika internal yang terjadi di Golkar karena merupakan urusan partai.  

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/13361671/dedi-mulyadi-jokowi-restui-airlangga-bertarung-di-munaslub

Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke