Temui Jokowi, DPD I Golkar Ingin Pastikan Airlangga Dapat Restu

Kompas.com - 30/11/2017, 12:43 WIB
Politisi Golkar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimPolitisi Golkar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I (Provinsi) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/11/2017).

Menteri perindustrian yang juga Koordinator bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Politisi Golkar Yorrys Raweyai membenarkan adanya pertemuan itu. Menurut Yorrys, dalam pertemuan itu, para pimpinan DPD I Partai Golkar ingin mendengar langsung bahwa Jokowi telah bersedia melepas menterinya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Minta izin kepada Jokowi untuk secara eksplisit menyampaikan bahwa ia ikhlas melepas Airlangga memimpin Golkar dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga," kata Yorrys kepada Kompas.com, Kamis (30/11/2017).

(Baca juga : Yorrys Sebut Pertemuan DPD I Golkar dengan Jokowi Dipimpin Airlangga Hartarto)

 

"Betul enggak Pak Jokowo ikhlaskan Airlangga untuk pimpin Golkar karena dia adalah pembantu Pak Jokowi," tambah Yorrys.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yorrys mengatakan, sebagai menteri, merupakan hal yang wajar apabila Airlangga terlebih dahulu meminta restu Jokowi untuk mencalonkan diri dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Namun, Yorrys heran ada juga pengurus lain yang juga mengaku-ngaku turut mendapatkan restu Jokowi.

"Kalau orang luar yang menyampaikan Jokowi sudah merestui apa urusannya. Ini sekaligus menepis berbagai macam isu orang orang yang mengatakan sudah mendapat dukungan dari Jokowi. Idrus, Agung Laksono, yang sok-sok ngerti," kata Yorrys.

Menurut Yorrys, sebelum pertemuan dengan Jokowi hari ini digelar, sekitar 30 pimpinan DPD I Golkar sudah terlebih dulu berkumpul di kediaman Airlangga, Rabu malam.

(Baca juga : Airlangga Dorong Pergantian Ketum Golkar, Apa Pun Hasil Praperadilan Novanto)

 

Yorrys, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ,mengajak seluruh DPD I sepakat memberikan dukungan kepada Airlangga untuk maju dalam Munaslub.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui, Menteri Perindustrian yang juga kader Golkar, Airlangga Hartarto, sudah menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Ya sebagai menteri, ya mesti toh, mau memiliki keinginan (kemudian) menyampaikan. Ya biasa," ujar Jokowi, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Jokowi tidak menjawab saat ditanya apakah dia memberi restu atau tidak atas keinginan Airlangga tersebut. Ia menegaskan, tak mengintervensi dinamika internal yang terjadi di Golkar karena merupakan urusan partai.  

Kompas TV Presiden Joko Widodo menegaskan tidak mencampuri urusan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.