Salin Artikel

Kemensos dan Bank Pemerintah Siapkan Layanan Aduan Penerimaan Bansos

Layanan ini tersedia untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH dan BPNT untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/11/2017).

Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan  Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299. 

Penyaluran bantuan sosial secara nontunai telah dimulai sejak November 2016. Program ini dinilai sebagai lompatan besar dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dua fitur layanan yang tertanam dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.  

Melalui bansos nontunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan.

Kini melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif. Penerima bisa mengakses melalui ATM bank pemerintah, serta agen bank terdekat. 

Menurut Khofifah, dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kemensos perlu melakukan antisipasi serta respon cepat. Hal itu bertujuan agar layanan bansos non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas.

"Untuk itu, hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," kata Khofifah.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/25/16303061/kemensos-dan-bank-pemerintah-siapkan-layanan-aduan-penerimaan-bansos

Terkini Lainnya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke