Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dana PKH Tak Boleh untuk Beli Rokok

Kompas.com - 25/09/2017, 17:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Salatiga.

Pembagian dilakukan di SMA Negeri 3 Salatiga, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/9/2017).

Seperti dikutip dari siaran pers Istana, sebanyak 675 pelajar menerima KIP dan 1.500 keluarga yang memperoleh kartu PKH dalam pendistribusian tersebut.

Besaran bantuan yang didapatkan para pelajar penerima bantuan adalah Rp 450 ribu per tahun untuk yang berada di tingkat SD, Rp 750 ribu bagi yang berada di tingkat SMP, dan Rp 1 juta bagi pelajar SMA atau SMK.

Baca: Tahun 2018, Jokowi Tambah Penerima PKH Jadi 15,5 Juta

Presiden menegaskan bahwa dana bantuan yang diterima dari KIP digunakan hanya untuk keperluan sekolah, seperti membeli buku, tas, sepatu, seragam sekolah.

"Bisa untuk beli pulsa? Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau dibelikan pulsa, kartunya dicabut," ujar Presiden.

Sementara bagi penerima PKH, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 bagi setiap penerima.

Dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

Baca: Saat Jokowi Tes Cinta Ibu Penerima PKH kepada Suami...

Presiden mengatakan, bantuan PKH tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan dan gizi keluarga.

"Di dalam PKH ada anggaran Rp1.890.000. Itu dipakai untuk pendidikan anak, keperluan gizi anak-anak. Ingat tidak boleh untuk membeli rokok," ujar Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Ibu Negara Iriana, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kompas TV Belasan warga di Sukabumi, Jawa Barat, tertipu bantuan sosial Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com