Kompas.com - 12/11/2017, 17:26 WIB
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017). Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk segara melakukan proses pergantian Panglima TNI. Seperti diketahui, Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo, memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

"Kami memandang sudah semestinya dilakukan," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Menurut Imparsial, ada tiga alasan pergantian Panglima TNI perlu dilakukan segera. Pertama, mengacau kapada Undang-Undang TNI, pergantian Panglima TNI harus membutuhkan persetujuan DPR.

Gufron menuturkan, dengan percepatan proses pergantian Panglima TNI, maka DPR akan lebih leluasa mencermati dan memeriksa profil kandidat yang disodorkan oleh Presiden.

Hal itu dinilai penting agar pengambilan keputusan oleh DPR secara tergesa-gesa bisa dihindari.

(Baca juga: Setara: Jokowi Mesti Hati-hati Sikapi Panglima TNI)

Kedua, percepatan proses pergantian Panglima TNI memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). Dalam Rapimnas tersebut Panglima TNI menyampaikan tentang kondisi Bangsa Indonesia dan tantangan yang kemungkinan dihadapi ke depannya.ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). Dalam Rapimnas tersebut Panglima TNI menyampaikan tentang kondisi Bangsa Indonesia dan tantangan yang kemungkinan dihadapi ke depannya.
"Meski pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan masukan publik," kata dia.

Ketiga, percepatan proses pergantian Panglima TNI dinilai akan membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.

(Baca juga: Sebelum Pensiun dari TNI, Gatot Nurmantyo Minta Masukan Purnawirawan)

Di tempat yang sama, Indra dari Setara Institute mendesak Presiden agar serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI.

Pimpinan lembaga militer itu wajib memenuhi beberapa syarat, yakni tidak berpolitik, ahli di bidangnya, dan tunduk kepada otoritas sipil.

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, mulai dari Pilkada 2018, serta pemilu legislatif dan pilpres yang berjalan serentak pada 2019.

"Di tengah dinamika itu, dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," kata Indra.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Nasional
PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Nasional
Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.