Komitmen Jokowi-JK Tuntaskan Kasus HAM Dianggap Memudar - Kompas.com

Komitmen Jokowi-JK Tuntaskan Kasus HAM Dianggap Memudar

Kompas.com - 19/10/2017, 13:05 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf KallaLaily Rachev/Biro Pers Setpres Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sempat menjadi angin segar bagi para aktivis dan keluarga korban yang selama ini menuntut keadilan.

Di samping Nawacita, janji-janji tersebut juga dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang HAM.

Namun, setelah pemerintah berjalan tiga tahun, komitmen tersebut masih terasa mengambang.

"Kita ingin katakan kehendak politik yang pernah disampaikan Jokowi dan Jusuf Kalla telah hilang. Sementara waktu makin sempit," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

(baca: Komnas HAM: Eksekusi Mati di Era Jokowi Lebih Banyak Daripada Era SBY)

Kasus yang dimaksud antara lain peristiwa 1965, kasus Trisakti, hingga meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib.

Usman mengatakan, Jokowi dan Kalla mewarisi persoalan HAM yang akut di Indonesia. Tak hanya warisan kasus dari periode sebelumnya, namun muncul lagi sejumlah kasus baru.

"Apakah masih ada harapan? Waktu itu makin sempit. Tantangan HAM makin berat," kata Usman.

Jokowi, kata Usman, sempat berkomitmen untuk meningkatkan ruang berekspresi. Namun, yang terjadi justru pembatasan kebebasan berekspresi meningkat.

(baca: Enam Pola Pelanggaran HAM di Indonesia yang Selalu Berulang)

Ia menilai ada pemerosotan dan kemunduran kebebasan berpendapat dari periode pemerintahan sebelumnya.

Salah satu contohnya, yakni pembubaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) uang diawali dengan surat keputusan bersama tiga menteri bahwa kelompok tersebut memiliki ajaran menyimpang.

Kemudian, dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 17 orang divonis bersalah atas tuduhan penodaan agama.

Jumlah tersebut meroket dibandingkan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Usman mengatakan, kebebasan berkehendak, berkeyakinan dan beragama memiliki legitimasi dalam perundangan.

Namun, masih banyak ditemukan laporan dengan pasal pemidanaan yang represif dan mengekang kebebasan.

Meski dianggap terlambat, Usman berharap Jokowi masih punya waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintah di bidang HAM hingga akhir jabatannya.

"Bisa saja diletakkan bukan sebagai prioritas utama, tapi agenda penegakan HAM adalah keharusan," kata dia.


EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

Nasional
Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional
Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Megapolitan

Close Ads X