Komitmen Jokowi-JK Tuntaskan Kasus HAM Dianggap Memudar - Kompas.com

Komitmen Jokowi-JK Tuntaskan Kasus HAM Dianggap Memudar

Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Kompas.com - 19/10/2017, 13:05 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf KallaLaily Rachev/Biro Pers Setpres Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sempat menjadi angin segar bagi para aktivis dan keluarga korban yang selama ini menuntut keadilan.

Di samping Nawacita, janji-janji tersebut juga dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang HAM.

Namun, setelah pemerintah berjalan tiga tahun, komitmen tersebut masih terasa mengambang.

"Kita ingin katakan kehendak politik yang pernah disampaikan Jokowi dan Jusuf Kalla telah hilang. Sementara waktu makin sempit," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

(baca: Komnas HAM: Eksekusi Mati di Era Jokowi Lebih Banyak Daripada Era SBY)

Kasus yang dimaksud antara lain peristiwa 1965, kasus Trisakti, hingga meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib.

Usman mengatakan, Jokowi dan Kalla mewarisi persoalan HAM yang akut di Indonesia. Tak hanya warisan kasus dari periode sebelumnya, namun muncul lagi sejumlah kasus baru.

"Apakah masih ada harapan? Waktu itu makin sempit. Tantangan HAM makin berat," kata Usman.

Jokowi, kata Usman, sempat berkomitmen untuk meningkatkan ruang berekspresi. Namun, yang terjadi justru pembatasan kebebasan berekspresi meningkat.

(baca: Enam Pola Pelanggaran HAM di Indonesia yang Selalu Berulang)

Ia menilai ada pemerosotan dan kemunduran kebebasan berpendapat dari periode pemerintahan sebelumnya.

Salah satu contohnya, yakni pembubaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) uang diawali dengan surat keputusan bersama tiga menteri bahwa kelompok tersebut memiliki ajaran menyimpang.

Kemudian, dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 17 orang divonis bersalah atas tuduhan penodaan agama.

Jumlah tersebut meroket dibandingkan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Usman mengatakan, kebebasan berkehendak, berkeyakinan dan beragama memiliki legitimasi dalam perundangan.

Namun, masih banyak ditemukan laporan dengan pasal pemidanaan yang represif dan mengekang kebebasan.

Meski dianggap terlambat, Usman berharap Jokowi masih punya waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintah di bidang HAM hingga akhir jabatannya.

"Bisa saja diletakkan bukan sebagai prioritas utama, tapi agenda penegakan HAM adalah keharusan," kata dia.

PenulisAmbaranie Nadia Kemala Movanita
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Megapolitan
Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Megapolitan
DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Nasional
Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Internasional
Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Megapolitan
Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Nasional
Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Nasional
Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Internasional
Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Megapolitan
Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Nasional
Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Regional
Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Nasional
VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

Nasional
Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM