Kompas.com - 08/10/2017, 20:28 WIB
Presiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017). Presidential Palace/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menilai kebijakan hukuman mati akan dipertahankan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai cara mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Presiden beberapa kali menuatakan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika, terutama bandarnya, akan efektif memangkas jumlah kasus tersebut.

Tak heran, selama tiga tahun pemerintah berjalan, sudah 18 orang dieksekusi di era Jokowi.

"Sepanjang tiga tahun pemerintahan sekarang, kita saksikan terjadi eksekusi yang sangat tinggi bila dibanding pemerintah sebelumnya," ujar Ifdhal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

(Baca: Jaksa Agung: Eksekusi Mati Pasti, Hanya Waktu Belum Ditentukan)

Jumlah tersebut, kata Ifdhal, lebih tinggi dibandingkan eksekusi mati di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Selama dua periode atau 10 tahun menjabat, sebanyak 16 orang dieksekusi mati di era SBY.

Staf Ahli Deputi V Bidang Politik, Hukum, dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) itu menilai bahwa Indonesia masih pragmatis menghadapi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mengubah mindset untuk mengganti hukuman mati sesuai dengan dasar negara ini, kelihatannya butuh waktu yang panjang," kata Ifdhal.

Indonesia menjadi sorotan internasional dalam forum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Sejumlah negara menyorot soal tingginya angka hukuman mati di Indonesia.

PBB, kata Ifdhal, mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Indonesia. Intinya adalah meminta agar hukuman mati dihapuskan.

(Baca: Kontras: Kejagung Ambisius Lakukan Eksekusi Mati, tapi Tak Ada Evaluasi)

"Kalau belum dihapus, mereka merekomendasikan untuk melakukan moratorium hukuman mati yang jumlahnya meninggi," kata Ifdhal.

Namun, rekomendasi tersebut kurang disambut baik oleh Indonesia. Menurut Ifdhal, pemerintah Indonesia cenderung menolak menjalankan rekomendasi itu. Meski begitu, tidak semua rekomendasi ditolak.

"Tidak sepenuhnya kita tolak, tapi diberi pertimbangan. Ada juga rekomendasi ya g dipertimbangkan untuk dievaluasi, yakni untuk moratorium eksekusi mati," kata Ifdhal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Nasional
Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Nasional
Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Nasional
Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Nasional
Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Nasional
Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Nasional
Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

Nasional
Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Nasional
Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X