Komnas HAM: Eksekusi Mati di Era Jokowi Lebih Banyak Daripada Era SBY

Kompas.com - 08/10/2017, 20:28 WIB
Presiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017). Presidential Palace/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menilai kebijakan hukuman mati akan dipertahankan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai cara mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Presiden beberapa kali menuatakan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika, terutama bandarnya, akan efektif memangkas jumlah kasus tersebut.

Tak heran, selama tiga tahun pemerintah berjalan, sudah 18 orang dieksekusi di era Jokowi.

"Sepanjang tiga tahun pemerintahan sekarang, kita saksikan terjadi eksekusi yang sangat tinggi bila dibanding pemerintah sebelumnya," ujar Ifdhal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

(Baca: Jaksa Agung: Eksekusi Mati Pasti, Hanya Waktu Belum Ditentukan)

Jumlah tersebut, kata Ifdhal, lebih tinggi dibandingkan eksekusi mati di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Selama dua periode atau 10 tahun menjabat, sebanyak 16 orang dieksekusi mati di era SBY.

Staf Ahli Deputi V Bidang Politik, Hukum, dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) itu menilai bahwa Indonesia masih pragmatis menghadapi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.

"Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mengubah mindset untuk mengganti hukuman mati sesuai dengan dasar negara ini, kelihatannya butuh waktu yang panjang," kata Ifdhal.

Indonesia menjadi sorotan internasional dalam forum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Sejumlah negara menyorot soal tingginya angka hukuman mati di Indonesia.

PBB, kata Ifdhal, mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Indonesia. Intinya adalah meminta agar hukuman mati dihapuskan.

(Baca: Kontras: Kejagung Ambisius Lakukan Eksekusi Mati, tapi Tak Ada Evaluasi)

"Kalau belum dihapus, mereka merekomendasikan untuk melakukan moratorium hukuman mati yang jumlahnya meninggi," kata Ifdhal.

Namun, rekomendasi tersebut kurang disambut baik oleh Indonesia. Menurut Ifdhal, pemerintah Indonesia cenderung menolak menjalankan rekomendasi itu. Meski begitu, tidak semua rekomendasi ditolak.

"Tidak sepenuhnya kita tolak, tapi diberi pertimbangan. Ada juga rekomendasi ya g dipertimbangkan untuk dievaluasi, yakni untuk moratorium eksekusi mati," kata Ifdhal.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X