"Alokasi Terbesar Anggaran Pansus untuk Konsumsi, Anggota DPR Kerjanya Makan?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terus menjadi sorotan.

Pada rapat paripurna, Selasa (26/9/2017), DPR memutuskan memperpanjang masa kerja Pansus Angket KPK yang akan berakhir pada 28 September 2017.

Selain mempertanyakan alasan DPR memperpanjang masa kerja Pansus, Analis Exposit Strategic Arif Susanto juga menyoroti alokasi anggaran untuk kerja Pansus yang jumlahnya terbilang sangat besar.

"Soal anggaran, Pansus KPK ini menyedot biaya Rp 3,1 miliar. Rp 3,1 miliar itu bukan hanya tidak efisien, kenapa? Karena alokasi terbesar untuk konsumsi rapat," kata Arif, dalam konferensi pers di D'Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Baca: PKS, Gerindra, dan PAN Walk Out dari Paripurna Perpanjangan Pansus Angket

"Saya enggak ngerti anggota DPR ini kerjanya makan atau menyelidik," tambah dia.

Menurut Arif, pembentukan Pansus Angket KPK bisa dianggap penyalahgunaan kekuasaan karena anggaran negara yang besar itu justru dimanfaatkan untuk melawan keinginan rakyat yang berharap penuntasan kasus-kasus korupsi.

"Biaya terbesar dari 3,1 M untuk konsumsi. Menyedihkan. Apa sebegitu kurang makan anggota DPR?," ujar dia.

Sementara, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, menyoroti sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai pemimpin rapat paripurna.

Ia menilai, sebagai pimpinan sidang, seharusnya Fahri tak langsung mengetok palu sebagai tanda bahwa rapat paripurna memutuskan diperpanjangnya masa kerja Pansus Angket KPK.

Pengambilan keputusan diwarnai aksi "walk out" oleh anggota dari tiga fraksi, yakni Gerindra, PKS, dan PAN.

"Lihat bagaimana Fahri memaksakan, enggak peduli orang walk out. Perpanjangan Pansus, enggak peduli orang yang enggak setuju tapi langsung ketok (palu)," kata Sebastian.

Sebelumnya, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan bahwa anggaran untuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai sekitar Rp 3,1 miliar.

"Kami juga bicarakan masalah anggaran. Anggarannya mencapai Rp 3,1 miliar," kata Agun seusai memimpin rapat perdana yang membahas sejumlah agenda Pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Agun menambahkan, biaya tersebut termasuk kegiatan konsinyering untuk kunjungan ke luar kota serta mengundang pakar dan ahli terkait.

Pansus hanya memperlihatkan sekilas soal rincian anggaran tersebut. Salah satunya adalah pembiayaan rapat-rapat yang dianggarkan mencapai Rp 582,5 juta.

"(Yang paling besar) yang kami tahu untuk keperluan konsumsi rapat-rapat," kata dia.