Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pensiun dini dan bergabung ke partai politik.

Connie menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik.

"Dalam harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik," kata Connie dalam Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (25/9/2017).

Menurut Connie, salah satu sikap Gatot yang membawa TNI ke ranah politik adalah saat ia mengumpulkan para purnawirawan TNI pada Jumat pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Gatot bicara mengenai adanya institusi negara yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Baca: Presiden Diminta Evaluasi Panglima TNI Terkait Bocornya Informasi Intelijen

Panglima TNI juga bicara soal penyerbuan ke markas Polri apabila lembaga tersebut memiliki senjata yang bisa menembak tank, pesawat, dan kapal.

"Dan menurut saya, apa yang terjadi kemarin ini membawa TNI ke ranah politik. Ini seolah membenturkan," ujar Connie.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan dirinya yang berbicara dalam video yang viral di media sosial.

Di dalam video itu, Gatot berbicara soal ancaman keamanan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Namun, kata Gatot, ucapannya itu sebenarnya merupakan informasi intelijen dan tidak untuk diekspos ke pers atau publik. Akan tetapi, pembicaraannya itu justru bocor ke media sosial.

Baca: Setara: Jokowi Mesti Hati-hati Sikapi Panglima TNI

"Saya tidak pernah 'press release' (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017) malam seperti dikutip dari Antaranews.com.

Pernyataan Panglima TNI tersebut akhirnya diluruskan oleh Menko Polhukam Wiranto.

Menurut Wiranto senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.

Seluruh senjata itu dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.

"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri," kata Wiranto, saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).

"Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol pemerintah," ujar Wiranto.