Jimly: Tindakan Direktur Penyidikan KPK Tak Bisa Dibenarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie  berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen (Pol) Aris Budiman tidak tepat.

Aris menghadiri rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI, Kemarin, Selasa (29/8/201).

Kepada pansus, Aris menyampaikan sejumlah keterangan, salah satunya terkait adanya friksi di Internal KPK.

(baca: Direktur Penyidikan KPK Sebut Ada Friksi dalam Tubuh Penyidik)

Menurut Jimly, semestinya Aris tidak mengesampingkan keputusan pimpinannya yang telah meminta untuk tidak memenuhi undangan pansus.

"Tidak bisa nyelonong sendiri begitu, itu tidak bisa dibenarkan," kata Jimly saat ditemui di Kantor Pusat Kegiatan ICMI, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Namun, Jimly juga menyoroti sikap pimpinan KPK yang enggan memenuhi panggilan Pansus. Menurut Jimly, sedianya panggilan Pansus tersebut dipenuhi.

(baca: Direktur Penyidikan KPK Klaim Penyidik Polri Lebih Berintegritas Dibanding Pegawai Internal)

Akan tetapi, pimpinan KPK dapat memilah-milah keterangan yang akan disampaikan kepada Pansus.

"Pimpinan juga harus layanin keinginan konstitusi. Hadirlah kalau dipanggil pansus, cuma jangan bongkar semua yang ditanyakan Pansus," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut Jimly, KPK perlu mengevaluasi lembaganya secara internal. Sehingga kerja KPK tetap berjalan baik.

Dalam rapat bersama Pansus, Aris menyampaikan berbagai hal yang terjadi di dalam KPK. Aris mengakui adanya dua faksi dalam tubuh penyidik.

Dua faksi tersebut, yakni penyidik yang berasal dari Polri dan juga penyidik internal KPK. Menurut dia, friksi tersebut muncul karena adanya perebutan posisi dalam menempati posisi penyidik utama.