KUTA, KOMPAS.com - Partai Hanura mengupayakan agar koalisi nasional diteruskan hingga ke daerah pada Pilkada 2018. Adapun pada tingkat nasional, Hanura tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
Teknis untuk strategi Pilkada 2018 akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi di forum Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura (Rapimnas).
Sekretaris Panitia Pengarah Rapimnas Hanura, Fauzih Amro menuturkan, pihaknya merasa nyaman jika koalisi yang dibangun di daerah sama dengan koalisi di pusat.
"Enam partai itu yang dukung Jokowi (Presiden Joko Widodo) kami menyarankan di konteks pilkada agar bangun koalisi dengan (partai-partai) itu dulu," kata Fauzih pada konferensi pers di Kuta, Bali, Sabtu (5/8/2017).
Meski begitu, partai tak memaksakan apabila ada beberapa daerah dkmana koalisi bersama partai-partai pendukung pemerintah tak bisa terbentuk. Misalnya, ketika ada wakil-wakil partai pendukung pemerintah justru saling bertarung karena sudah sama-sama matang sebagai calon kepala daerah. "Itu kan kasuistik," sebutnya.
Baca juga: Di Rapimnas Hanura, Panglima TNI Sesalkan RUU Pemilu yang Berujung Voting
Fauzih menambahkan, penguatan koalisi nasional hingga ke tingkat daerah akan memperkuat pemenangan Presiden pada pemilu presiden nantinya. Termasuk untuk memasang mencantumkan nama calon presiden yang diusung pada atribut-atribut pemilu legislatif.
"Kami sebagai koalisi pemertintah kami sama-sama atribut parpol dan spanduk partai wajib cantumkan Pak Jokowi. Itu mencerminkan koalisi hingga pilpres," kata Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Selatan itu.