Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Prioritaskan Koalisi di Daerah dengan Partai Pemerintah

Kompas.com - 05/08/2017, 13:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

KUTA, KOMPAS.com - Partai Hanura mengupayakan agar koalisi nasional diteruskan hingga ke daerah pada Pilkada 2018. Adapun pada tingkat nasional, Hanura tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Teknis untuk strategi Pilkada 2018 akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi di forum Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura (Rapimnas).

Sekretaris Panitia Pengarah Rapimnas Hanura, Fauzih Amro menuturkan, pihaknya merasa nyaman jika koalisi yang dibangun di daerah sama dengan koalisi di pusat.

"Enam partai itu yang dukung Jokowi (Presiden Joko Widodo) kami menyarankan di konteks pilkada agar bangun koalisi dengan (partai-partai) itu dulu," kata Fauzih pada konferensi pers di Kuta, Bali, Sabtu (5/8/2017).

Meski begitu, partai tak memaksakan apabila ada beberapa daerah dkmana koalisi bersama partai-partai pendukung pemerintah tak bisa terbentuk. Misalnya, ketika ada wakil-wakil partai pendukung pemerintah justru saling bertarung karena sudah sama-sama matang sebagai calon kepala daerah. "Itu kan kasuistik," sebutnya.

Baca juga: Di Rapimnas Hanura, Panglima TNI Sesalkan RUU Pemilu yang Berujung Voting

Fauzih menambahkan, penguatan koalisi nasional hingga ke tingkat daerah akan memperkuat pemenangan Presiden pada pemilu presiden nantinya. Termasuk untuk memasang mencantumkan nama calon presiden yang diusung pada atribut-atribut pemilu legislatif.

"Kami sebagai koalisi pemertintah kami sama-sama atribut parpol dan spanduk partai wajib cantumkan Pak Jokowi. Itu mencerminkan koalisi hingga pilpres," kata Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Selatan itu.

Kompas TV Menerka Ketok Palu RUU Pemilu (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com