Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Rapimnas Hanura, Panglima TNI Sesalkan RUU Pemilu yang Berujung Voting

Kompas.com - 05/08/2017, 05:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

KUTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyarankan agar revisi Undang-Undang Pemilu nantinya dilakukan jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilu.

Hal itu untuk mengantisipasi jika pembahasan undang-undang berlangsung alot karena adanya tarik menarik kepentingan antar-partai.  

Usulan itu diungkapkan Gatot saat ia diundang sebagai salah satu pembicara dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura, di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).

"Habis pilpres langsung dibuat undang-undang pemilu, kan gitu. Kalau sudah dekat pemilu ya pasti ada yang kecewa," kata Gatot.

Meski demikian, Gatot mengatakan, ia tak bermaksud mengoreksi proses pembahasan RUU Pemilu di DPR, tetapi hanya memberikan saran untuk ke depannya.

"Saya tidak mengoreksi undang-undang, hanya saran," kata dia. 

Baca: PDI-P Sebut Prabowo Kritik UU Pemilu karena Ambisi Jadi Presiden

Gatot juga menyinggung mengenai pembahasan RUU Pemilu yang pada akhirnya memilih mekanisme voting.

Padahal, Pancasila mengamanatkan musyawarah mufakat.

Namun, ia memahami bahwa untuk mencapai hasil musyawarah mufakat memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Kalau sudah musyawarah mufakat enggak ada yang kalah. Karena semua sepakat, memang waktunya lama " kata Gatot.

DPR telah mengesahkan UU Pemilu beberapa waktu lalu. Pembahasan berlangsung di panitia khusus (pansus) hingga sembilan bulan lamanya.

Prinsip musyawarah mufakat pada awalnya sempat dikedepankan.

Namun, karena alotnya pembahasan dan tak kunjung ditemukan titik temu, maka pansus menyusun lima paket opsi untuk mengantisipasi voting di rapat paripurna.

Paripurna diwarnai dengan walk out-nya empat fraksi karena enggan menyepakati angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Empat partai tersebut, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kompas TV Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengajukan uji materi undang undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Nasional
Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Nasional
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Nasional
Capaian Pertamina pada 2023: Berhasil Jalankan Program Unlock Value Pengembangan Usaha

Capaian Pertamina pada 2023: Berhasil Jalankan Program Unlock Value Pengembangan Usaha

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Gencatan Senjata, Israel Akan Sangat Terkucil di Dunia

Prabowo: Kalau Tak Mau Gencatan Senjata, Israel Akan Sangat Terkucil di Dunia

Nasional
DPR RI Usul Pembentukan Satgas Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

DPR RI Usul Pembentukan Satgas Wujudkan Demokratisasi di Myanmar

Nasional
Hasto Jalani Proses di Polda dan KPK, PDI-P: Bukan Hanya Prihatin, Kami Juga Ikut Bantu

Hasto Jalani Proses di Polda dan KPK, PDI-P: Bukan Hanya Prihatin, Kami Juga Ikut Bantu

Nasional
Utut Adianto Yakin Anies Menang jika Duet dengan Kader PDI-P di Pilkada Jakarta

Utut Adianto Yakin Anies Menang jika Duet dengan Kader PDI-P di Pilkada Jakarta

Nasional
Dombanya Lolos QC THK Dompet Dhuafa, Peternak Gen Z Ini Jual Hewan Kurban secara Bertanggung Jawab

Dombanya Lolos QC THK Dompet Dhuafa, Peternak Gen Z Ini Jual Hewan Kurban secara Bertanggung Jawab

Nasional
Hukuman Perantara Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Diperberat Jadi 9 Tahun Bui

Hukuman Perantara Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Diperberat Jadi 9 Tahun Bui

Nasional
Komisi III DPR Sepakati Tambahan Anggaran Rp 15,5 T untuk Kejagung

Komisi III DPR Sepakati Tambahan Anggaran Rp 15,5 T untuk Kejagung

Nasional
Staf Hasto PDI-P Janji Akan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Staf Hasto PDI-P Janji Akan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Nasional
KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com