Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Permen Hambat Dunia Usaha, Susi Tak Merasa Disindir

Kompas.com - 04/08/2017, 08:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pernah meminta seluruh menteri untuk mengkalkulasi betul sebuah peraturan menteri yang hendak dikeluarkan.

Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak merasa tersindir oleh permintaan Presiden Joko Widodo itu. Susi tidak merasa pernyataan Jokowi itu mengarah kepada dirinya.

"Permen itu banyak. Semua menteri membuat Permen. Presiden, dalam hal ini, pengarahannya general ya, tentang dunia usaha," ujar Susi dalam acara "#SusiDiRosi" di Kompas TV, Kamis (3/8/2017).

Sebelumnya, Jokowi ingin menteri membuat perhitungan, sehingga peraturan tersebut diterima dengan baik oleh semua pemangku kepentingan.

"Sebelum mengeluarkan sesuatu, dihitung, dikalkulasi, diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu. Komunikasinya dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu sehingga jangan sampai mengeluarkan peraturan menteri yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, 24 Juli 2017.

(Baca: Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet)

Susi mengaku tidak merasa ditegur oleh pernyataan Presiden itu, sebab seluruh peraturan menteri yang dibuatnya telah dikomunikasikan dengan Presiden terlebih dahulu.

"Kalau memang itu (yang dimaksud Presiden) Permen saya, pasti Pak Presiden akan ngomong langsung ke saya. Kalau saya open," ujar Susi.

Lagipula, kebijakan yang dibuat Susi diklaimnya telah meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Susi menyebut, nilai tukar nelayan naik dibandingkan sebelumnya. Nilai tukar usaha juga mengalami peningkatan. Di sektor neraca perdagangan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia nomor satu di Asia Tenggara semenjak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Impornya turun 70 persen lalu ekspornya naik 5 persen tahun kemarin. Tahun kemarinnya 10 persen. Jadi itu keep going up," ujar Susi.

"Jadi saya pikir kalau dari angka-angka parameter, tidak ada hal yang inline dengan pekerjaan KKP itu tidak baik. Apa yang kita lakukan, policy ini, luar biasa," kata dia.

(Baca juga: Susi Komentari Pernyataan "Orang Bodoh Juga Bisa Tenggelamkan Kapal")

Kompas TV "Indonesia Berhak Ganti Nama Lautnya Sendiri"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com