Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Setiap Ada Isu "Reshuffle", Ada Demo

Kompas.com - 04/08/2017, 07:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak terlalu ambil pusing dengan isu cantrang yang menggoyang posisinya akhir-akhir ini.

Pertama, Susi yakin protes kebijakan pelarangan cantrang itu bukan dimainkan oleh nelayan kecil. Menurut dia, isu itu dimainkan oleh segelintir pengusaha kapal ikan saja.

"Sekarang yang kapal-kapal cantrang besar itu 30 GT (gross ton) ke atas, itu kapalnya ada 700-an, itu pemiliknya cuma 48 orang," ujar Susi dalam acara "#SusiDiRosi" di Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam.

Susi melanjutkan, sebanyak 48 orang itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka didominasi pejabat dan pengusaha besar.

"Pemiliknya ada bupati, wakil bupati, bekas anggota DPRD. Banyak pejabat juga yang punya (kapal cantrang)," ujar dia.

Melihat status para pemilik kapal cantrang itu, maka tidak heran jika gelombang protes pelarangan cantrang seolah-olah besar dan mampu "menggoyang" posisinya.

Kedua, Susi menilai, gelombang demonstrasi terhadap dirinya merupakan politisasi. Setiap isu perombakan kabinet alias reshuffle berembus, demonstrasi yang memprotes kebijakannya selalu muncul.

"Setiap tahun ada isu reshuffle, ada demo. Tahun lalu juga sama. Tiap kali ada reshuffle, tiap kali ada demo. Jadi biasa saja. Menteri lain juga didemo, biasa saja," ujar Susi.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti "Digoyang" Cantrang...)

Ketiga, Susi yakin Presiden Joko Widodo berpihak kepadanya dalam hal pro-kontra cantrang. Hal itu tercermin dari beberapa kali pernyataan Presiden Jokowi soal cantrang.

"Saya melihatnya Presiden bicara sangat positif. saya melihat itu adalah arahan Presiden yang positif supaya juga mengingatkan kepada yang lain, jangan mengganggu pekerjaan saya. Saya merasanya seperti itu," ujar Susi.

"Itu adalah dukungan politik Pak Presiden kepada saya. Karena kita kan selalu membahas beberapa hal juga bersama," tutur dia.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com