JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca rapat pleno yang membahas salah satunya soal penetapan tersangka Setya Novanto, para politisi Golkar menyambangi kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Selasa (18/7/2017) malam.
Seperti diketahui, Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus KTP elektronik.
Pantauan Kompas.com, Selasa mulai pukul 19.15, rumah Aburizal terus kedatangan sejumlah tokoh Golkar. Di antaranya yang hadir yakni Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Koordinator Bidang (Korbid) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Golkar, Yorrys Raweyai dan lainnya.
Sementara sebagai tuan rumah, Aburizal terlihat berada di rumahnya. Sejauh ini, awak media yang sempat masuk ke halaman rumah belum diperkenankan untuk meliput di dalam rumah. Awak media juga kemudian diminta untuk keluar dari halaman dan menunggu di luar jalan.
Idrus Marham usai rapat pleno di DPP Golkar, mengatakan, pertemuan di rumah Aburizal untuk menyampaikan perkembangan terkini, termasuk persoalan di DPR.
(Baca: Lesunya Setya Novanto saat Pimpin Rapat Golkar...)
Dia tidak menyinggung secara khusus apakah kasus Setya Novanto turut dibahas pada pertemuan malam ini.
"Jadi pertemuan nanti malam, DPP Partai Golkar bertemu dengan Dewan Pembina untuk menyampaikan perkembangan terkini, sekaligus bagaimana respons DPP Partai Golkar dan dinamika politik di DPR, kita akan sampaikan semuanya," kata Idrus, di DPP Golkar Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa petang.
Bersama Aburizal, Idrus mengatakan pihaknya akan mendengar respons terkait langkah yang sudah diambil DPP Golkar.
Pada rapat pleno Partai Golkar terdapat tujuh keputusan, salah satunya Partai Golkar tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Dengan tidak menggelar munaslub, artinya Golkar tidak menggelar pemilihan ketua umum partai untuk menggantikan Novanto.
(Baca: Golkar Tidak Cari Pengganti Setya Novanto karena Tak Ingin Pecah)
"DPP tetap berketetapan untuk melaksanakan keputusan rapimnas tahun 2017 khususnya yang berkaitan bahwa tidak akan melaksanakan munas luar biasa," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, dalam konfrensi pers di DPP Golkar, di Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).
DPP Golkar juga menyetujui keputusan Novanto untuk menugaskan ketua harian dan sekretaris jenderal untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan tugas organisasi.
"Dan tetap berkoordinasi melaporkan kepada ketua umum partai golkar yaitu bapak Setya Novanto," ujar Nurdin.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
