Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Imbau Masyarakat Tak Lakukan "Tamasya Al-Maidah"

Kompas.com - 18/04/2017, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat dari luar Jakarta untuk tidak melakukan "Tamasya Al-Maidah" saat Pilkada DKI berlangsung pada 19 April 2017.

"Sebenarnya tidak perlu didatangkan dari luar, kalau memang ingin menyaksikan itu kan sebaiknya warga yang memilih di TPS itu nanti pada pukul 13.00 datang kembali untuk melihat. Tak usah datangkan dari luar," kata Jusuf Kalla dalam konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Melalui imbauan tersebut, Wapres Kalla mengharapkan agar masyarakat dari luar Jakarta untuk mematuhi maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta agar masyarakat tentang larangan mobilisasi massa saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

Sebaliknya, Wapres mengharapkan kedatangan warga DKI yang tinggal di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) saat penghitungan sangat diharapkan untuk menjadi saksi bersama.

"Kalau Anda pemilih di situ, ya datanglah ramai-ramai waktu penghitungan untuk menjadi saksi bersama, nah itu justru diharapkan," kata dia.

(Baca juga: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menjelaskan, jika jadi satu TPS memiliki 300 pemilih yang telah menggunakan haknya, maka seratus orang datang saat penghitungan suara sudah cukup untuk menjadi saksi.

Menurut Kalla, mobilisasi warga non-Jakarta saat Pilkada dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Sebab, jika 10 persen saja penduduk Jakarta melihat penghitungan suara, jumlahnya sudah sangat banyak.

"Kalau 10 persen saja penduduk Jakarta atau seperti saya katakan tadi setengah saja yang pergi di TPS untuk melihat penghitungan itu bisa 5 juta atau 3-4 juta orang, luar biasa," kata dia.

(Baca juga: Ada Rencana Pengerahan Massa, Polri Perketat Pengamanan di TPS)

Wapres Kalla juga berharap agar masyarakat di luar Jakarta untuk menghormati dan mempercayai warga Jakarta dapat melaksanakan Pilkada yang aman, tertib, dan damai.

"Karena kalau orang dari daerah lain masuk ke Jakarta kan sepertinya tidak percaya orang Jakarta," kata dia.

(Azizah Fitriyanti/ant)

Kompas TV Ketua KPU DKI Sumarno menanggapi soal adanya rencana pengerahan massa pemantau TPS dalam bentuk tamasya Al Maidah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com