Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Rencana Pengerahan Massa, Polri Perketat Pengamanan di TPS

Kompas.com - 17/04/2017, 13:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Polri mengubah pola pengamanan di masing-masing tempat pemungutan suara saat hari H pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua.

Sebelumnya, Polri menempatkan satu personil untuk tiga TPS. Saat ini, kata dia, setiap TPS dijaga oleh satu polisi.

"Bahkan, dua petugas keamanan dari TNI dan Polri untuk satu TPS, plus dua dari linmas. Ini baru pertama kali pola ini dalam menyikapi kerawanan," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Boy mengatakan, perubahan pola pengamanan diperlukan untuk mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih lagi, adanya gerakan untuk memobilisasi massa dari daerah dan menempatkan orang-orang khusus di TPS sebagai pengawas.

(Baca: Polisi Akan Bubarkan Massa yang Berniat Kawal TPS di Jakarta)

Boy mengatakan, sebenarnya tak perlu ada pengawas ekstra karena Badan Pengawas Pemilu sudah menerjunkan petugasnya ke masing-masing TPS.

"Mohon dipercayakan kepada aparat. Ada unsur polisi, TNI, linmas bersama KPPS. Kami jamin kepastian netralitas aparat kita," kata Boy.

Sebanyak 66.000 personel gabungan Polri dan TNI diterjunkan untuk mengamanakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tak hanya diletakkan di masing-masing TPS, sejumlah polisi akan mobile ke tempat-tempat yang ditentukan.

Fokus pengamanan polisi ada dua, yakni pada proses pemilihan dan keamanan Jakara secara menyeluruh.

"Masing-masing daerah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kita sudah bagi sektor keamanan. Ada yang fokus ke TPS, ada yang fokus ke kota Jakarta," kata Boy.

(Baca: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Selain itu, ada pula yang ditempatkan di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi masuknya massa yang dimobilisasi ke Jakarta. Boy meminta masyarakat tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain dalam proses demokrasi ini.

"Adapun kepentingan lain yang menyerupai atau tindakan seperti petugas, jangan menimbulkan suasana jadi gaduh," kata Boy. "Kalau masyarakat merasa terganggu, harap lapor ke polisi," lanjut dia.

Kompas TV Distribusi Logistik Dilakukan Jelang Pilkada DKI Putaran 2
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com