BSN Diharapkan Fokus pada Perang Siber yang Membahayakan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber Nasional (BSN) yang bakal dibentuk, diharapkan lebih fokus kepada masalah perang siber yang bersifat strategis ketimbang teknis.

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengatakan, untuk hal yang sifatnya teknis diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Saya kira lahirnya BSN mengantisipasi itu. Kita berharap lahirnya BSN fokus pada masalah cyber war yang bersifat strategis. Kalau teknis, serahkan Menkominfo. Tapi ini (mengurus masalah) yang membahayakan negara, tidak perlu yang kecil-kecil," ujar Supiadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

BSN dibentuk terkait perkembangan situasi saat ini di dunia maya. Pemerintah mempercepat pembentukan setelah bertebarannya berita bohong yang mengandung fitnah di internet. 

(Baca: Badan Siber Tak Hanya Pantau Berita "Hoax")

Supiadin menuturkan, BSN seharusnya mengantisipasi hal yang lebih besar, misalnya serangan hacker dari negara lain.

Lebih jauh, Aries menilai, struktur BSN yang rencananya di bawah Lembaga Sandi Negara (Lamsaneg) sudah tepat. 

Menurut Aries, Lemsaneg memiliki kapasitas, peralatan, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana yang cukup lengkap.

Sehingga, tak perlu pengadaan gedung dan peralatan baru. "Tinggal dalam struktur organisasinya nanti ada reorganisasi. Ada satu unit di bawah lemsaneg untuk menangani itu," ucap Politisi Partai Nasdem itu.

Namun, dibentuknya BSN dipastikan memerlukan alokasi anggaran baru. Hal itu akan menjadi salah satu poin pembahasan dalam rapata gabungan Komisi I dengan kementerian terkait usai masa reses nanti.

"Nanti akan kita bicarakan dalam raker. Raker gabungan yang menghadirkan Menko Polhukam sebagai inisiator, Panglima TNI, BIN, Kemenlu, Polri. Siber ini kan harus dalam konsep yang sama, tupoksinya bagaimana, objeknya apa," tutur Supiadin.

Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional (BSN) yang bersifat sebagai regulator dalam mengelola, mengendalikan, serta mengkoordinasikan aktifitas siber di Indonesia.

(Baca: Badan Siber Dibentuk, Anggota Komisi I Pertanyakan Kerja Menkominfo)

Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas mengatakan, BSN merupakan badan baru dengan peran dan kewenangan tersendiri yang belum dilaksanakan oleh lembaga lain.

Kebutuhan pembentukan BSN, kata Agus, telah direkomendasikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) kepada Presiden pada 19 Agustus 2014.