SBY Diminta Tanggung Jawab atas Pernyataan Intelijen Ngawur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mempertanggungjawabkan pernyataannya yang menyebut intelijen ngawur saat jumpa pers di Cikeas, Rabu (2/11/2016).

Menurut Boni, pernyataan tersebut melecehkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga negara resmi.

"SBY telah menuding intelijen error. Ini perlu dimintai pertanggungjawaban ke SBY sendiri," kata Boni, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jumat (11/11/2016).

"BIN bisa terlecehkan dengan pernyataan itu. SBY harus tanggung jawab soal pernyataannya yang menyebut intelijen ngawur," ucapnya.

Menurut Boni, BIN sebagai lembaga intelijen negara tentu memiliki data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tak hanya itu, pernyataan SBY yang lain, kata Boni, juga dinilai memanaskan situasi sebelum berlangsungnya unjuk rasa 4 November 2016.

Pernyataan tersebut yakni unjuk rasa akan tetap berlangsung sampai "Lebaran Kuda" kalau tuntutan para pengunjuk rasa pada 4 November tak didengar.

"Itu seperti sebuah ancaman kepada pemerintah, seolah kalau tuntutan demonstran tidak dipenuhi akan terus terjadi gelombang demonstrasi, tidak boleh seperti itu, kalau sudah begitu jangan-jangan SBY aktor politiknya," ujar Boni.

SBY sebelumnya menganggap berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

Presiden keenam RI itu tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)