Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/09/2016, 08:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Golkar, Nusron Wahid, kesal dengan sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu sebelumnya mengkritik langkah Nusron yang terlihat lebih sibuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahja Purnama di Pilkada DKI, daripada merampungkan tugasnya sebagai Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

“Apa kita ini orang bodoh yang enggak ngerti UU? Jadi enggak usah Fadli Zon atau siapa lagi ngomong gitu (mundur),” ungkap Nusron di sela-sela kegiatan Pertemuan Nasional I Legislatif-Eksekutif Partai Golkar 2016 di Jakarta, Senin (27/9/2016) malam.

Beberapa waktu lalu, Fadli menilai tindakan yang dilakukan Nusron merupakan hal yang tidak etis. Nusron seharusnya memilih tetap bertahan sebagai Kepala BNP2TKI atau mundur dan menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok.

(Baca: Fadli Zon: Nusron Wahid Digaji Pakai Uang Rakyat, Harus Fokus Urus TKI)

Menurut Nusron, sejak PDI Perjuangan bergabung sebagai salah satu partai pendukung Ahok-Djarot Saiful Hidayat di DKI Jakarta, susunan tim pemenangan akan kembali dikocok ulang.

Seperti diketahui, selain Golkar dan PDI Perjuangan, Ahok-Djarot itu juga didukung oleh Hanura dan Nasdem.

“Hari Rabu nanti kita akan bahas bersama, empat partai, bersama Pak Ahok dan Pak Djarot untuk menentukan strategi yang akan kita bangun, termasuk soal siapa ketua timnya, apakah ketua timya tetap saya atau diganti orang lain,” kata dia.

(Baca: Djarot Sebut Nusron Diganti, Ketua Tim Pemenangan Ahok Diisi Kader PDI-P)

Nusron pun tak mempersoalkan apabila nantinya ketua tim pemenangan Ahok-Djarot tak lagi di bawah kendalinya. Kendati demikian, ia memastikan akan mengundurkan diri sebagai Kepala BNP2TKI apabila terpilih sebagai ketua tim.

“Saya bersedia jadi ketua tim sukses secara resmi (apabila) saya mendapatkan izin dari Pak Jokowi untuk cuti atau untuk mundur dari BNP2TKI. Jadi enggak usah Fadli Zon ngomong, itu pasti akan saya lakukan kok. Wong ini UU,” ucap dia.

Kompas TV Apa Langkah PDI-P di Pilkada DKI?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com