Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hikmahanto: Kapal Malaysia yang Dibajak, Adil Tidak kalau Hanya Pemerintah Indonesia yang Turun?

Kompas.com - 10/08/2016, 12:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai pemerintah tidak bisa sepenuhnya dibebankan soal pembebasan 11 WNI yang disandera kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf.

Menurut dia, pemerintah negara lain dan juga perusahaan kapal bertanggung jawab pula dalam upaya pembebasan itu. Sering kali, meski sudah ada peringatan, ABK atau perusahaan tidak memedulikannya. Selain itu, kapal yang disandera dan memuat WNI tidak semuanya berbendera Indonesia.

"Misalnya, kapal berbendera Malaysia (yang dibajak), adil tidak kalau mereka disandera tetapi pemerintah kita yang turun tangan? Penculik minta tebusan, pemerintah Indonesia tidak bisa mendesak perusahaan untuk membayar, sedangkan pemerintah Malaysia angkat tangan," ujar Hikmahanto saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

(Baca: Empat Militan Abu Sayyaf Dibunuh MNLF demi Menjamin Pembebasan 7 WNI)

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia itu berpendapat pemerintah Indonesia harus lebih tegas menegakkan peringatan akan jalur-jalur maritim yang berbahaya di sekitar perairan Malaysia dan Filipina.

Di sisi lain, masyarakat terutama para WNI yang bekerja di kapal-kapal asing, harus memahami bahwa saat ini WNI memiliki "harga" tersendiri di mata kelompok penyandera. Hal itu terbukti dengan kasus yang terjadi selama dua bulan terakhir di mana para penculik terkesan hanya mengutamakan WNI sebagai sasaran.

Motif penculikan WNI oleh Abu Sayyaf disebut-sebut karena dalam pembebasan 10 WNI pada Mei lalu, kelompok militan bersenjata itu berhasil memperoleh uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar, meskipun pemerintah Indonesia menyangkal isu tersebut.

(Baca: Jokowi Akui Sulit Bebaskan Sandera WNI di Filipina)

Pembayaran tebusan, menurut Hikmahanto, selain tidak menunjukkan sikap tegas pemerintah juga bermakna negatif karena Indonesia seolah-olah membantu Abu Sayyaf melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah Filipina.

"Sementara kalau kita melihat Kanada dan Norwegia, mereka tidak membayar tebusan meskipun warganya sampai dieksekusi. Empat warga Malaysia (yang disandera) juga belum dibebaskan sampai sekarang karena mereka tegas tidak mau membayar," ucap dia.

(Baca: Kronologi Penculikan WNI dan Pembebasan 2 ABK di Malaysia)

Hingga saat ini, WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf berjumlah 11 orang dan belum dibebaskan. Kasus terakhir adalah penyanderaan Herman Bin Manggak, warga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang merupakan kapten kapal penangkap udang berbendera Malaysia.

Herman diculik di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia pada 3 Agustus lalu, sementara dua ABK kapal masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Malaysia, telah dilepaskan.

Kompas TV JK Minta Presiden Filipina Bebaskan 7 WNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com